JP Radar Nganjuk- Di tengah persoalan pengelolaan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di dalam negeri, Indonesia justru masih tercatat sebagai salah satu negara yang mengimpor sampah dari luar negeri.
Padahal, volume sampah domestik sudah sangat tinggi dan belum seluruhnya tertangani secara optimal.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Indonesia yang sudah dibanjiri sampah lokal masih membuka pintu bagi limbah dari negara lain?
Ternyata, ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi kebijakan tersebut, yang sebagian besar berkaitan erat dengan kebutuhan industri daur ulang dalam negeri.
Industri pengolahan sampah, khususnya di sektor plastik dan kertas, membutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar dan dengan kualitas tertentu.
Sayangnya, sampah lokal yang tersedia, kualitasnya belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan tersebut.
Banyak dari sampah yang dihasilkan masyarakat bersifat tercampur dan tidak terpilah dengan baik, sehingga tidak memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan untuk proses daur ulang industri.
Dalam kondisi seperti ini, pelaku industri akhirnya memilih untuk mengimpor sampah yang sudah lebih bersih, terpilah, dan siap diproses.
Selain karena alasan kebutuhan, faktor biaya juga memainkan peran penting.
Bagi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa, mengolah sampah di dalam negeri membutuhkan biaya yang sangat tinggi.
Biaya pengolahan satu ton sampah plastik di negara-negara tersebut bisa mencapai 90 dolar AS, sementara di Indonesia hanya sekitar 30 dolar AS.
Oleh karena itu, mengekspor sampah ke negara-negara seperti Indonesia menjadi pilihan yang jauh lebih ekonomis bagi mereka.
Kondisi ini semakin diperparah dengan kebijakan baru yang diberlakukan oleh Tiongkok pada tahun 2018.
Negara tersebut sebelumnya menjadi tujuan utama ekspor sampah global, namun kemudian memutuskan untuk menutup pintu terhadap impor limbah.
Dampaknya, aliran ekspor sampah pun bergeser ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Dalam waktu singkat, volume impor sampah ke Indonesia meningkat tajam.
Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan adanya celah dalam regulasi juga menjadi faktor pendorong.
Secara aturan, hanya limbah non-B3 (bukan bahan berbahaya dan beracun) yang diperbolehkan masuk ke Indonesia.
Namun kenyataannya, banyak kontainer yang ternyata memuat sampah plastik campuran dan bahkan limbah rumah tangga, yang tidak seharusnya diimpor.
Kurangnya pengawasan di pelabuhan serta praktik penyelundupan limbah ilegal turut memperburuk situasi ini.
Selain itu hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan celah regulasi yang dimanfaatkan oleh oknum eksportir dan importir.
Penulis: Effa Desiana Hidayah