JP Radar Nganjuk - Kementerian Sosial Republik Indonesia mengajak perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa bansos seharusnya menjadi solusi sementara, bukan ketergantungan jangka panjang, kecuali bagi kelompok lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara silaturahmi dengan masyarakat di Mojokerto, Jawa Timur, pada April 2025.
Menurut Gus Ipul, tujuan utama bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), adalah membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) menuju kemandirian.
"Masyarakat usia produktif harus didorong untuk beralih ke program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau pengelolaan UMKM," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya peran kampus sebagai pusat pengetahuan untuk menyebarkan pemahaman ini kepada masyarakat luas.
Perguruan tinggi diharapkan dapat mengambil peran strategis melalui program pengabdian masyarakat, seminar, dan kampanye edukasi.
Kampus bisa menggandeng mahasiswa sebagai agen perubahan untuk menyosialisasikan pentingnya kemandirian ekonomi.
Misalnya, melalui program seperti Kampus Mengajar, mahasiswa dapat terlibat langsung di komunitas untuk memberikan pelatihan atau pendampingan usaha kecil.
Selain itu, dosen dan peneliti dapat mengembangkan solusi inovatif, seperti model pemberdayaan berbasis lokal, untuk mendukung masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan.
Gus Ipul juga mengajak perguruan tinggi untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memastikan bansos tepat sasaran.
Data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa di Kabupaten Mojokerto saja, anggaran bansos mencapai Rp330,031 miliar untuk 95.900 KPM dalam setahun.
Namun, tantangan seperti data penerima yang tidak akurat masih perlu diatasi bersama.
Kampus dapat membantu melalui riset dan teknologi untuk memperbaiki sistem pendataan, seperti yang pernah dilakukan Kementerian Sosial bersama KPK untuk membersihkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Edukasi yang dilakukan kampus juga harus menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat.
Banyak keluarga masih memandang bansos sebagai sumber pendapatan utama, padahal program ini dirancang sebagai jembatan menuju kesejahteraan.
Dengan melibatkan akademisi, pesan ini dapat disampaikan secara ilmiah dan mudah dipahami, misalnya melalui lokakarya atau media sosial yang menjangkau generasi muda.
Inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Gus Ipul berharap perguruan tinggi tidak hanya menjadi menara gading, tetapi juga motor penggerak perubahan sosial.
"Kampus punya potensi besar untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih produktif dan berdaya," tutupnya.
Dengan dukungan perguruan tinggi, diharapkan semakin banyak keluarga yang "lulus" dari program bansos dan beralih ke kehidupan yang lebih mandiri.
Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari ketergantungan bantuan sosial.
Editor : Elna Malika