JP Radar Nganjuk - Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi tegas kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Muhammad Irfan Yusuf untuk terus menekan biaya ibadah haji agar lebih terjangkau bagi jemaah Indonesia.
Dalam pernyataannya saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soekarno-Hatta pada 4 Mei 2025, Prabowo menegaskan bahwa meskipun biaya haji telah berhasil diturunkan sekitar Rp4 juta untuk 203 ribu jemaah pada tahun ini, ia belum puas dan menargetkan biaya haji Indonesia bisa lebih rendah dibandingkan Malaysia.
Menanggapi arahan tersebut, BP Haji mengungkapkan tiga faktor utama yang menjadi penyebab tingginya biaya haji, sekaligus mengusulkan langkah-langkah untuk menekan pengeluaran.
Menurut Kepala BP Haji, Muhammad Irfan Yusuf, tiga komponen utama yang membuat biaya haji masih relatif mahal adalah biaya penerbangan, akomodasi hotel, dan layanan katering.
Dalam wawancaranya pada 6 Mei 2025, Irfan menjelaskan bahwa biaya penerbangan menyumbang hampir 30% dari total biaya haji.
Sistem carter pesawat menjadi salah satu faktor, karena pesawat yang mengangkut jemaah haji berangkat penuh namun kembali kosong, atau sebaliknya, saat menjemput jemaah, sehingga biaya operasionalnya tetap dihitung penuh.
Untuk mengatasi hal ini, Irfan mengusulkan adanya komunikasi dengan Pertamina guna menegosiasikan harga avtur yang lebih kompetitif untuk penerbangan haji.
Faktor kedua adalah biaya akomodasi hotel di Arab Saudi. Lamanya masa tinggal jemaah Indonesia di Tanah Suci, yang rata-rata lebih panjang dibandingkan jemaah dari negara lain seperti Malaysia, turut menyumbang tingginya biaya.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menambahkan bahwa penghematan signifikan bisa dicapai dengan memangkas durasi tinggal.
Misalnya, pengurangan lima hari saja dapat menghemat hingga Rp200 miliar, karena biaya per hari di Arab Saudi diperkirakan mencapai Rp50 miliar.
Faktor ketiga adalah biaya katering, yang juga menjadi komponen signifikan dalam anggaran haji.
BP Haji berencana untuk memaksimalkan efisiensi pada sektor ini dengan menegosiasikan kontrak yang lebih hemat tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Irfan menekankan bahwa semua komponen ini akan dioptimalkan untuk memenuhi arahan Presiden Prabowo, dengan tetap memastikan kenyamanan dan kualitas pelayanan bagi jemaah.
Untuk mendukung penurunan biaya haji, BP Haji telah merumuskan sejumlah strategi. Selain negosiasi harga avtur dan pengelolaan carter pesawat, pemerintah juga akan memperkuat kerja sama dengan otoritas Arab Saudi untuk mendapatkan tarif akomodasi dan transportasi yang lebih kompetitif.
Prabowo sendiri berjanji akan bertemu dengan pemerintah Arab Saudi untuk membahas pembangunan Kampung Indonesia, yang diharapkan dapat mengurangi biaya akomodasi jemaah di masa depan.
Selain itu, BP Haji juga akan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi logistik dan pelayanan, seperti yang disinggung oleh Nasaruddin Umar, agar pengelolaan haji menjadi lebih hemat dan efektif.
Arahan Prabowo tidak hanya berfokus pada penurunan biaya, tetapi juga pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa Presiden menekankan pentingnya pengelolaan haji yang tidak boleh dianggap main-main.
Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diminta untuk mengawasi Kementerian Agama dan BP Haji guna memastikan penyelenggaraan haji 2025 berjalan secara akuntabel.
Pengawasan ini juga akan diperkuat oleh Ketua Pengawas Haji, Sufmi Dasco Ahmad, yang akan turun langsung untuk memantau pelaksanaan.
Penurunan biaya haji sebesar Rp4 juta pada 2025, dari Rp93,41 juta menjadi Rp89,41 juta, telah menjadi langkah awal yang diapresiasi, meskipun Prabowo masih mendorong efisiensi lebih lanjut.
Dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) rata-rata sebesar Rp55,43 juta atau 62% dari total BPIH, sisanya ditutup melalui nilai manfaat sebesar Rp33,97 juta.
Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan aksesibilitas finansial dengan kualitas layanan.
Dengan strategi yang telah dirancang dan pengawasan ketat, diharapkan biaya haji pada 2026 dapat turun lebih signifikan, mendekati atau bahkan melampaui target Prabowo untuk menjadikan biaya haji Indonesia lebih murah dibandingkan Malaysia.
Editor : Elna Malika