JP Radar Nganjuk– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengambil langkah tegas soal diskriminasi usia dalam rekrutmen kerja.
Melalui Surat Edaran (SE) terbaru, Khofifah meminta seluruh sektor usaha di Jatim untuk tidak lagi mencantumkan batasan usia yang tidak relevan dalam lowongan pekerjaan.
Langkah ini diambil usai mencuatnya fenomena sulitnya pencari kerja berusia di atas 35 tahun mendapatkan pekerjaan, meskipun memiliki pengalaman dan kemampuan yang mumpuni.
“Ini menjadi perhatian serius Ibu Gubernur. Banyak pelamar usia produktif tersisih karena faktor usia,” ujar Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Sabtu (3/5).
Menurut Adhy, kebijakan ini tidak hanya soal kesetaraan, tapi juga sebagai upaya menghadirkan iklim rekrutmen kerja yang lebih adil dan inklusif.
Dunia usaha diminta mengedepankan rekrutmen berbasis kompetensi, bukan usia.
Kecuali dalam kondisi tertentu yang memang membutuhkan syarat usia secara teknis atau keselamatan.
Kebijakan ini juga sejalan dengan amanat konstitusi dan sejumlah regulasi.
Antara lain, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 21 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO No. 111 yang melarang diskriminasi kerja, termasuk karena usia.
“SE ini juga akan diberlakukan di lingkungan Pemprov Jatim. Termasuk BUMD, penyedia jasa mitra, hingga program padat karya berbasis APBD dan rekrutmen ASN non-PNS maupun PPPK,” tambah Adhy.
Khofifah juga menekankan pentingnya memberi ruang yang sama bagi penyandang disabilitas.
Asalkan memenuhi syarat kompetensi, mereka harus diberi kesempatan yang setara.
Penulis: Effa Desiana Hidayah
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira