JP Radar Nganjuk - Dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota telah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Pemberantasan Premanisme.
Langkah ini diambil untuk menangani berbagai praktik premanisme, termasuk yang menyamar sebagai kegiatan organisasi masyarakat (ormas), yang kerap meresahkan warga dan mengganggu ketenteraman umum.
Peluncuran satgas ini dipimpin langsung oleh Kapolres Blitar Kota, AKBP Titus Yudho Uly, melalui apel khusus pada 7 Mei 2025.
Komposisi dan Tugas Satgas Satgas ini terdiri dari personel gabungan dari berbagai unit, seperti Satreskrim, Sabhara, Intelkam, hingga melibatkan unsur Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas).
Kapolres Titus menjelaskan bahwa Linmas berperan penting dalam menyosialisasikan informasi kepada masyarakat tentang tindakan yang tergolong premanisme, seperti pemerasan, pemalakan, atau ancaman.
Sementara itu, unit intelijen bertugas mendeteksi dini potensi aksi premanisme, dan Satreskrim fokus pada penindakan hukum terhadap pelaku.
Baca Juga: Kantor Polisi se-Indonesia Tidak Bisa Diberi Google Review. Takut Kritik atau Aturan Global?
“Kami menargetkan pemberantasan premanisme secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Tidak hanya menindak pelaku perorangan, tetapi juga yang mengatasnamakan ormas,” ujar AKBP Titus.
Ia menegaskan bahwa premanisme adalah ancaman bersama yang harus diberantas untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.
Peran Aktif Masyarakat Polres Blitar Kota juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya ini.
Masyarakat diminta tidak ragu melaporkan segala bentuk aktivitas premanisme yang mereka temui, baik berupa pemerasan, pengancaman, atau tindakan lain yang melanggar hukum.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk melapor. Kehadiran satgas ini diharapkan memberikan rasa aman, terutama bagi mereka yang beraktivitas di ruang publik,” tambah Titus.
Dampak dan Harapan Pembentukan satgas ini merupakan respons atas meningkatnya keresahan masyarakat terhadap aksi premanisme, termasuk yang berkedok ormas, yang tidak hanya mengganggu warga tetapi juga berpotensi menghambat iklim investasi dan perekonomian daerah.
Dengan pendekatan preventif melalui sosialisasi dan penegakan hukum yang tegas, Polres Blitar Kota optimistis dapat menciptakan wilayah yang bebas dari praktik premanisme.
“Dengan kerja sama antara kepolisian, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, kami yakin Blitar Kota akan menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman bagi semua,” tutup AKBP Titus.
Langkah ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam menangani permasalahan serupa.
Editor : Elna Malika