JP Radar Nganjuk –Dalam upaya mencari terobosan baru untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor non-pajak, Komisi XI DPR RI secara terbuka mengusulkan legalisasi kasino di Indonesia.
Wacana ini sontak menarik perhatian publik karena menyentuh topik yang selama ini dianggap tabu di Tanah Air.
Usulan ini dilontarkan dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.
Salah satu anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasamita, menyebut bahwa Indonesia perlu mengeksplorasi potensi ekonomi alternatif yang belum tergarap maksimal, termasuk industri hiburan.
Menurutnya, pemerintah harus berpikir kreatif terkait hal ini dan tidak melulu bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri.
Dalam hal ini Galih mencotohkan UAE (Uni Arab Emirates) yang mampu berpikir terbuka dan luas dengan membuka kasino yang diluar dari kebiasaan mereka.
Negara tetangga seperti Thailand sudah lebih dahulu membuka jalan dengan melegalkan kasino dan menetapkan regulasi ketat demi menghindari dampak negatif di masyarakat.
“Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin sudah mau menjalankan kasino. Coba, negara Arab jalankan kasino. Mereka out off the box dibanding kementrian dan lembaga lainnya,” ujar Galih.
Ia menegaskan bahwa wacana ini bukan berarti mendorong perjudian tanpa batas, tetapi lebih kepada mengatur agar potensi ekonomi yang selama ini berjalan di bawah tanah bisa diserap ke dalam sistem resmi, diawasi, dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
“Saya tidak mengusulkan Indonesia membuka Kasino. Bahasa saya adalah kita pemerintah bersama kementrian lembaga harus mampu untuk berpikir di luar zona nyaman atau out off the box,” ujarnya.
Galih menilai bahwa Indonesia tidak bisa terus menerus mengandalkan subr daya alam untuk menopang keuangan atau pemasukan negara. Pemerintah perlu mengembangkan potensi lainnya seperti industri hiburan.
Baca Juga: DPR Soroti Kekerasan Seksual oleh Dokter sebagai Bukti Lemahnya Pengawasan Etika Medis
“Kita ini kaya sekali alamnya. Kalau ada extra effort dari K/L untuk mengembangkan sektor-sektor ini, saya yakin ada kenaikan di penerimaan negara dari sektor non-SDA,” ujarnya.
Sejauh ini, wacana tersebut masih berada dalam tahap awal pembahasan dan belum masuk ke tahap legislasi atau rancangan undang-undang.
Pemerintah dan DPR berencana melakukan studi perbandingan lebih lanjut ke negara-negara yang telah menerapkan model serupa, termasuk melihat skema pajak, kontrol, dan sistem perizinannya.
Penulis: Rozita Nur Azizah
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira