JP Radar Nganjuk – Langkah anggota DPR RI sekaligus tokoh Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai sorotan setelah menggulirkan program pembinaan terhadap siswa bermasalah dengan cara mengirim mereka ke barak militer.
Ia menyebutkan, pendekatan ini sebagai bentuk pembinaan karakter, bukan hukuman militer.
Menurut Dedi, siswa yang terlibat perilaku menyimpang seperti tawuran dan balapan liar akan diberikan pelatihan kedisiplinan dengan pola kegiatan teratur di bawah pengawasan aparat TNI atau Polri.
Di sana, mereka akan mengikuti jadwal yang ketat, termasuk olahraga pagi, pembinaan mental, kegiatan spiritual, dan tetap menjalani pelajaran sekolah seperti biasa.
“Kita ingin mengembalikan semangat belajar dan kedisiplinan para siswa. Bukan dihukum, tapi diarahkan agar mereka punya masa depan yang lebih baik,” kata Dedi, dalam pernyataan resminya.
Namun, kebijakan tersebut langsung menuai reaksi keras dari berbagai pihak.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Dedi meninjau ulang rencana itu karena pembinaan seperti ini tidak semestinya melibatkan institusi militer.
Selain itu pendekatan militeristik bisa berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak.
Senada, anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana juga menilai bahwa pendekatan militer bukanlah solusi jangka panjang.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan konselor, psikolog, dan pendekatan berbasis keluarga dalam menangani perilaku menyimpang remaja.
Di sisi lain, kebijakan ini mendapatkan dukungan dari sejumlah kalangan.
Salah satunya datang dari Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang menilai program tersebut sebagai cara tepat untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab.
Mereka bahkan mendorong agar Pemprov DKI mengadopsi langkah serupa.
Hingga kini, Dedi Mulyadi masih mempertahankan program tersebut dengan alasan demi masa depan generasi muda.
Namun, polemik yang terjadi menunjukkan bahwa langkah ini masih membutuhkan evaluasi dan diskusi yang lebih menyeluruh dari berbagai pihak.
Penulis: Effa Desiana Hidayah