JP Radar Nganjuk – Nama Bimo Wijayanto mendadak jadi sorotan usai resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (21/5).
Di balik posisinya yang kini memimpin otoritas pajak tertinggi di Indonesia, Bimo menyimpan rekam jejak akademik dan profesional yang cukup mentereng di bidang perpajakan.
Lahir di Bajawa, Nusa Tenggara Timur, 5 Juli 1977, Bimo merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM).
Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan S2 di University of Queensland, Australia, dan menempuh program doktoral di University of Canberra dengan fokus kajian perpajakan.
Prestasinya di dunia akademik terbilang gemilang.
Pada 2014, Bimo meraih penghargaan Hadi Soesastro Australia Award, sebuah apresiasi bergengsi atas kontribusinya dalam penelitian tentang reformasi sistem perpajakan di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Sebelum menjabat Dirjen Pajak, Bimo sempat bekerja di perusahaan konsultan keuangan global PricewaterhouseCoopers (PwC) sebagai auditor.
Pengalaman itu membuka jalan baginya untuk kemudian bergabung dengan Direktorat Jenderal Pajak, tempat ia aktif dalam sejumlah program reformasi dan modernisasi sistem pajak.
Bimo dikenal sebagai sosok yang mendorong pentingnya kepatuhan sukarela wajib pajak melalui sistem berbasis digital dan pelayanan yang lebih transparan.
Salah satu perhatian utamanya adalah kelanjutan implementasi sistem Coretax, yang sempat terhambat karena kendala teknis.
Penunjukan Bimo sebagai Dirjen Pajak oleh Presiden Prabowo juga mengandung pesan strategis.
Ia diharapkan mampu menjawab tantangan rendahnya penerimaan negara dari sektor perpajakan serta memperbaiki kepercayaan publik terhadap institusi DJP.
Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman profesional yang luas, Bimo Wijayanto dinilai memiliki modal yang cukup untuk membawa Direktorat Jenderal Pajak ke arah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Penulis: Effa Desiana Hidayah
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira