Setelah ramai dengan kecama publik, Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan klarifikasi terkait pernyataannya tentang tragedi pemerkosaan massal pada Mei 1998 yang menurutnya hanyalah rumor dan tidak ada bukti yang pasti.
Melalui akun X/Twitter pribadinya @fadlizon ia memberikan pernyataan panjang dalam utasnya. Menurut Fadli, peristiwa pada 13-14 Mei tahun 1998 menimbulkan sejumlah perdebatan dan beragam perspektif, termasuk ada atau tidaknya peristiwa pemerkosaan massal. Ia menyebut liputan investigastif di sebuah majalah terkemukan saja belum dapat mengungkap fakta kuat adanya pemerkosaan massal.
“Laporan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid. Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut nama baik bangsa. Jangan sampai mempermalukan nama baik bangsa sendiri” tulis Fadli dalam utas X pada Senin (16/6).
Politikus Gerindra itu menegaskan bahwa ia mengecam segala bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan baik yang terjadi di masa lalu ataupun sekarang. Hal itu adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar dan harus menjadi perhatian serius.
“Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan berbagai kerugian ataupun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru-hara Mei 1998” ungkapnya.
Fadli mengungkapkan ia tidak ingin karakter bangsa dapat tercoreng karena istilah “perkosaan massal” karena hal tersebut membutuhkan basis data dan verifikasi yang kuat. Menurutnya, sejarah perlu berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti yang sudah diuji secara legal maupun akademik, apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik. Sama hal-nya seperti dalam praktik historiografi.
Ia tak menyangkal bahwa di dalam tragedi pada 13-14 Mei 1998 terdapat berbagai kejahatan, termasuk kekesaran seksual. Namun penyebutan “pemerkosaan massal” perlu lebih hati-hati sebab data peristiwa tersebut tak pernah konklusif.
Terkait penulisan ulang sejarah, Fadli menampik akan menghilangkan topik perempuan dalam buku Sejarah Indonesia. Ia tegas menjawab bahwa penulisan ulang tersebut juga bertujuan untuk memperkuat kontribusi dan peran perempuan da;am sejarah perjuangan.
“Pembahasan mengenai gerakan, kontribusi, peran, dan isu-isu perempuan telah diakomodasi secara substansial dalam struktur narasi sejarah” ucap mantan wakil ketua DPR tersebut. (*)
Editor : Jauhar Yohanis