JP Radar Nganjuk- Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tengah marak dijadikan tempat praktik prostitusi. Menanggapi kabar tersebut, Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia mengaku terkejut dan menekankan untuk segera dilakukan verifikasi langsung di lapangan.
“Waduh ini gawat, gawat, gawat,” ujar Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dikutip dari Jawa Pos pada Selasa (8/7).
Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan operasi untuk menertibkan kegiatan prostitusi di kawasan IKN. Dalam operasi tersebut, tercatat di sepanjang tahun 2025 ini total 64 perempuan yang diduga sebagai pekerja seks komersial (PSK) terjaring dalam operasi penertiban.
Kawasan Kecamatan Sepaku adalah daerah yang ramai digunakan dalam kegiatan prostitusi tersebut, karena wilayah tersebut adalah pusat pembangunan IKN.
Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut turut prihatin atas maraknya kegiatan prostitusi di wilayah IKN. Ia mengatakan sangat penting dilakukan verifikasi langsung di lapangan.
“Kok bisa gawat gitu, wah ini harus dicek, harus dicek” tegasnya.
Dari hasil operasi yang dilakukan Satpol PP, diketahui bahwa kegiatan prostitusi dikenakan biaya sewa kamar sekitar Rp 300 ribu dan jasa layanan kencan hingga Rp 700 ribu per malam.
Para PSK juga diduga berasal dari luar daerah IKN seperti Balikpapan, Bandung, Makassar, Samarinda, dan Jogjakarta. Oleh Satpol PP para pelaku prostitusi yang berasal dari luar daerah diminta untuk meninggalkan IKN dalam jangka waktu beberapa hari.
Fenomena maraknya praktik prostitusi di wilayah IKN memunculkan kekhawatiran besar karena dapat menimbulkan ancaman moral dan sosial mengingat wilayah IKN adalah wilayah strategis nasional yang harus dijaga ketertibannya.
Editor : Jauhar Yohanis