Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat memberikan peringatan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas dengan mencabut bantuan sosial (bansos) bagi penerima yang terbukti menggunakan dana tersebut untuk berjudi online (judol).
“Nanti kita telusuri dan cek datanya. Kalau terbukti bansos dipakai buat judi online, bantuan akan langsung kita hentikan,” ujar Cak Imin kepada wartawan di Jakarta, dikutip dari Antara Rabu (9/7).
Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, sanksi tegas berupa pencabutan bansos tetap akan dijatuhkan meskipun penerima bansos tersebut masih termasuk kategori masyarakat miskin ataupun miskin ekstrem.
“Pokoknya kita hentikan,” tegasnya.
Sebelumnya, hasil temuan mengejutkan didapat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yaitu terdapat 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bansos, ikut terlibat dalam kegiatan judi online (Judol) di sepanjang tahun 2024.
Tak tanggung-tanggung, total nilai deposit judi online yang dilakukan para penerima bansos itu mencapai Rp957 miliar dengan jumlah transaksi mencapai 7,5 juta kali, di tahun 2024.
Berdasarkan laporan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) telah bekerja sama dengan PPATK untuk memastikan penyaluran bansos tetap efektif dan sesuai target, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, data hasil analisis rekening para penerima bansos dari PPATK akan dijadikan acuan dalam evaluasi agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Hal ini juga dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan, terutama di tengah maraknya rekening penerima bansos yang hanya pasif (dormant) dan tidak digunakan untuk aktivitas transaksi lain kecuali menerima transfer bansos.
Cak Imin menekankan pentingnya bansos sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar bantuan yang membuat masyarakat semakin bergantung.
Editor : Jauhar Yohanis