Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap adanya praktik curang pengoplosan beras telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun tiap tahun. Praktik tersebut dinilai tak hanya berdampak negatif terhadap perekonomian, tetapi juga menghianati rasa keadilan masyarakat di tengah harga bahan-bahan pokok yang kian melambung.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai besarnya kerugian ini menjadi bukti lemahnya tata kelola distribusi pangan nasional. Ia menyoroti bahwa adanya praktik curang tersebut bukan hanya menimbulkan kerugian finansial tapi juga para pedagang kecil juga ikut dirugikan karena menjual beras dengan kualitas tak sesuai label.
“Banyak pedagang menjual dengan niat baik, tapi justru terkena imbas karena rantai distribusi tidak transparan,” kata Puan kepada wartawan, dikutip dari Jawa Pos pada Kamis (24/7).
Puan menegaskan bahwa pemerintah dan aparat hukum tidak boleh hanya berdiam diri namun harus segera bertindak cepat dan tegas. Langkah konkret sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dan pedagang kecil dari praktik nakal yang merusak kepercayaan publik.
“Jangan biarkan konsumen dan pedagang kecil jadi korban” ungkapnya.
Puan juga meberikan usulan strategi untuk menangani masalah tersebut di antaranya adalah mendorong pemerintah membuka data nama produsen dan merek yang terlibat, serta menyelidiki dugaan keikutsertaan kartel atau praktik monopoli dalam distribusi beras premium.
Menurutnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan KPPU harus terlibat aktif membongkar kasus tersebut, para pedagang pasar dan konsumen harus jadi pihak yang paling dilindungi.
Lebih jauh, Puan menekankan bahwa ketahanan pangan tak bisa dibangun di atas manipulasi dan ketidakadilan. Ia mengingatkan, dominasi segelintir pemain besar tanpa pengawasan akan terus menyudutkan rakyat.
“Negara tidak boleh membiarkan ini terus terjadi. Pemerintah harus hadir untuk menegakkan keadilan ekonomi dari petani sampai ke meja makan rakyat,” pungkasnya.
Editor : Jauhar Yohanis