JP Radar Nganjuk – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal gaji guru dan dosen kembali memicu perbincangan hangat di media sosial.
Dalam sebuah video yang beredar, Sri Mulyani mempertanyakan apakah rendahnya gaji tenaga pendidik sepenuhnya menjadi tanggung jawab keuangan negara atau bisa melibatkan peran masyarakat.
“Saya selalu katakan bahwa jadi dosen atau guru itu tidak dihargai lantaran gajinya nggak besar. Hal ini juga menjadi salah satu tantangan untuk keuangan negara,” ujar Sri Mulyani, dalam pidatonya yang menjadi viral.
Pernyataan tersebut langsung menuai kritik warganet, terutama di tengah kebijakan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.
Tak hanya komentarnya, harta kekayaan Sri Mulyani pun ikut menjadi sorotan. Berdasarkan data LHKPN, total kekayaannya pada Desember 2024 tercatat mencapai Rp 92,8 miliar, naik Rp 13 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 79,8 miliar.
Harta tersebut mencakup 11 aset tanah dan bangunan senilai Rp 49,5 miliar di Tangerang, Tangerang Selatan, dan Jakarta Pusat, empat kendaraan (termasuk tiga motor Honda Rebel CMX500 dan satu mobil Toyota Innova Zenix 2024 senilai Rp 638 juta), surat berharga senilai Rp 34,9 miliar, kas dan setara kas Rp 16,5 miliar, serta harta bergerak lain senilai Rp 391 juta.
Sebagian aset tanah merupakan hasil pembelian sendiri, sementara sisanya berasal dari warisan.
Selain itu, publik juga menyoroti gaya hidup Menteri Keuangan yang kerap tampil elegan, berbanding terbalik dengan kondisi finansial guru dan dosen yang gajinya dinilai jauh dari layak.
Fenomena ini memunculkan perdebatan sengit tentang kesenjangan sosial dan bagaimana negara seharusnya memperlakukan tenaga pendidik.
Pernyataan Sri Mulyani dan harta kekayaannya pun menjadi trending topic di media sosial. Warganet ramai-ramai menyoroti perbedaan antara pendapatan pejabat tinggi dan gaji guru-dosen yang terus menjadi sorotan publik.
Beberapa pengguna media sosial menilai, selain menjadi tanggung jawab negara, perhatian terhadap kesejahteraan guru dan dosen juga harus lebih diprioritaskan agar kualitas pendidikan nasional bisa meningkat.
Dengan kontroversi ini, nama Sri Mulyani kembali menjadi perbincangan hangat, menunjukkan bahwa setiap pernyataan pejabat publik bisa memicu gelombang opini masyarakat yang luas.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira