“Sejak kemarin kami sudah membeli SBN Rp200 triliun, termasuk melalui mekanisme debt switching. Sebagian dari dana itu dialokasikan untuk mendanai program ekonomi kerakyatan,” ujar Perry dalam rapat bersama Komisi IV DPD, Selasa (3/9).
Konsep burden sharing alias berbagi beban bunga antara BI dan pemerintah sejatinya bukan barang baru. Skema ini lahir saat pandemi COVID-19 dan diatur lewat SKB I hingga SKB III. Kala itu, BI ikut menanggung bunga utang negara agar ruang fiskal pemerintah lebih lega.
Meski kesepakatan resmi berakhir pada 2022, kini pola serupa kembali dipakai untuk mendanai program unggulan pemerintahan Prabowo.
Tak hanya membeli SBN, BI juga menurunkan BI rate sebanyak lima kali sepanjang tahun ini. Kini bunga acuan berada di level 5 persen, terendah sejak 2022.
Kebijakan moneter longgar itu ikut menekan yield SBN 10 tahun. Dari sempat menyentuh 7,26 persen pada Januari 2025, kini berada di kisaran 6,3 persen.
Program yang dibiayai dari hasil pembelian SBN tak lepas dari janji kampanye Prabowo: Asta Cita. Dua di antaranya yang sudah dipastikan mendapat alokasi adalah pembangunan perumahan rakyat serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih.
Langkah ini diharapkan bisa membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat ekonomi desa berbasis gotong royong.
Meski BI menegaskan pembelian dilakukan tanpa “cetak uang baru”, sejumlah ekonom mengingatkan adanya risiko. Antara lain potensi inflasi akibat likuiditas yang berlebih, serta kekhawatiran independensi BI jika terlalu sering menopang utang pemerintah.
Kebijakan BI borong SBN Rp200 triliun dinilai strategis untuk mendukung program pro-rakyat Presiden Prabowo. Dengan skema burden sharing dan penurunan suku bunga, arah kebijakan moneter Indonesia terlihat semakin longgar. Namun, stabilitas pasar dan kredibilitas bank sentral tetap harus dijaga agar tujuan jangka panjang tidak terganggu.
Editor : Miko