Berita Seputar Nganjuk Pendidikan Olahraga Opini Gaya Hidup Khazanah Seni & Budaya Video

Dari Gedung DPR, Program Makanan Bergizi Disebut Bikin Anak Sakit dan Untungkan Produsen Instan

Jauhar Yohanis • Jumat, 26 September 2025 | 20:23 WIB

Photo
Photo

Program Makanan Bergizi (MBG) yang digadang-gadang pemerintah sebagai solusi pencegahan stunting justru menuai kritik pedas. Dalam rapat bersama DPR, Gerakan Koalisi Indonesia (GKI) membeberkan sederet persoalan, mulai dari makanan tak layak konsumsi hingga dugaan pelanggaran aturan.

Dr. Tan Shot Yen, perwakilan GKI, mengungkapkan sejumlah laporan masyarakat yang mengaku anaknya sakit setelah mengonsumsi paket MBG. “Ada yang muntaber gara-gara susu, bahkan sampai dirawat di IGD karena mual dan muntah,” katanya.

Menurutnya, kebijakan menjadikan susu sebagai menu utama tidak tepat. Mayoritas etnis Melayu intoleran laktosa, sehingga kebutuhan protein sebenarnya bisa dipenuhi dari sumber lain seperti ikan, telur, dan daging.

GKI juga menemukan bukti pembagian produk yang tidak sesuai sasaran. Paket MBG berisi susu bergula, bubur instan, hingga kacang dengan kandungan aspartam yang dinilai berbahaya bagi balita dan ibu hamil. “Lebih parah lagi, ketika masyarakat bertanya malah diminta diam. Edukasi gizi yang dijanjikan sama sekali tak berjalan,” ujarnya.

Kritik lain diarahkan pada pemberdayaan UMKM. Alih-alih memberdayakan petani, nelayan, atau peternak, program ini justru dinilai menguntungkan produsen makanan instan dan frozen food.

GKI menuding Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan konflik kepentingan setelah menjalin kerja sama dengan perusahaan susu formula. Padahal, Kementerian Kesehatan sudah memiliki panduan dan resep makanan lokal bergizi yang bisa diterapkan di Posyandu.

Dalam paparannya, GKI mengajukan empat langkah reformasi: menghentikan distribusi produk ultra-proses (UPF), mengevaluasi dapur SPPG yang tidak profesional, memperkuat sistem monitoring, dan memastikan edukasi gizi berjalan di lapangan.

Selain itu, lima rekomendasi juga disampaikan, di antaranya prioritas bagi daerah 3T, transparansi anggaran, kolaborasi dengan Puskesmas, serta penggunaan menu lokal minimal 80 persen. “Anak Papua seharusnya bisa makan ikan kuah asam, anak Sulawesi bisa makan kapurung. Bukan burger atau spaghetti,” tegas dr. Tan.

Program MBG bahkan telah disorot media asing seperti ABC Australia dan Reuters akibat kasus keracunan. “Ini memalukan. Jangan sampai program yang niatnya baik justru merugikan kesehatan anak bangsa,” pungkasnya.

Editor : Jauhar Yohanis
#Mbg #dpr