Jawa Pos Radar Nganjuk– Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional II Surabaya terus menggelar proses penetapan nomor induk (NI) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Upaya ini bertujuan mengakomodasi tenaga honorer yang telah mengabdikan diri bagi pelayanan publik di Jawa Timur.
Total, sebanyak 114.058 tenaga honorer diusulkan untuk memperoleh NI PPPK paruh waktu. Hingga kini, proses tersebut telah mencapai kemajuan signifikan, yakni 69,37 persen dari keseluruhan usulan. Capaian ini menunjukkan komitmen BKN dalam mempercepat integrasi tenaga honorer ke dalam sistem kepegawaian negara.
Namun, dari jumlah yang telah diproses, terdapat 3.793 usulan dengan berkas tidak sesuai (BTS). Hal ini memerlukan perbaikan dokumen agar proses dapat dilanjutkan secara lengkap. Kepala BKN Kantor Regional II Surabaya menekankan pentingnya kelengkapan berkas untuk menghindari penundaan.
Secara regional, terdapat variasi tingkat penyelesaian. Dua daerah telah mencapai target 100 persen, yaitu Kabupaten Bojonegoro dan Kota Blitar. Prestasi ini menjadi teladan bagi daerah lain dalam percepatan verifikasi data.
Sebaliknya, Kabupaten Sampang tercatat memiliki persentase terendah, yakni baru 33,29 persen. Faktor seperti keterbatasan infrastruktur dan kelengkapan data menjadi penyebab utama. Pihak BKN berencana memberikan bimbingan teknis intensif guna meningkatkan angka tersebut.
BKN optimistis proses ini selesai sebelum akhir tahun, sehingga ribuan tenaga honorer dapat segera memperoleh status PPPK paruh waktu dan jaminan kesejahteraan. Masyarakat diimbau untuk memantau perkembangan melalui situs resmi BKN.
Dengan capaian ini, Jawa Timur diharapkan menjadi pionir dalam reformasi kepegawaian nasional, memastikan pelayanan publik semakin prima.
Editor : Karen Wibi