Jawa Pos Radar Nganjuk– Kabar kurang menggembirakan bagi pekerja berpenghasilan rendah. Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu yang awalnya dijadwalkan pada Oktober 2025 dipastikan ditunda.
Pemerintah kini sedang menyusun skema bantuan baru sebagai pengganti BSU untuk mendukung daya beli pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan bahwa hingga akhir Oktober belum ada keputusan resmi terkait kelanjutan penyaluran BSU.
Keputusan ini sejalan dengan hasil evaluasi pemerintah terhadap efektivitas dan ketepatan sasaran program sebelumnya. Pemerintah menegaskan bahwa pembatalan BSU Oktober bukan berarti bantuan untuk pekerja dihentikan. Saat ini, skema bantuan baru sedang disiapkan agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi ekonomi nasional, dengan tetap menargetkan pekerja aktif peserta BPJS Ketenagakerjaan dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut sumber internal di Kemnaker, pemerintah sedang meninjau ulang mekanisme distribusi dan sumber pendanaan agar penyaluran bantuan berikutnya tidak tumpang tindih dengan program lain, seperti BLT, PKH, dan BPNT.
BSU sebelumnya menjadi salah satu program andalan pemerintah untuk menjaga konsumsi masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah menilai perlu ada pembaruan mekanisme agar bantuan bisa menjangkau lebih banyak pekerja secara efisien dan berkeadilan.
Sebelumnya, sempat beredar luas kabar bahwa bsu Rp600 ribu akan kembali dicairkan pada Oktober 2025. Namun, pemerintah menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Kemnaker meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap pesan berantai atau tautan palsu yang mengatasnamakan program BSU.
“Jika ada yang menghubungi dan menjanjikan bisa mempercepat pencairan BSU dengan imbalan uang, itu sudah pasti penipuan. Saat ini belum ada program BSU baru yang disetujui,” demikian penegasan dari pihak Kemnaker.
Untuk memastikan keaslian informasi, masyarakat disarankan hanya mengakses situs resmi pemerintah di kemnaker.go.id dan bpjsketenagakerjaan.go.id.
Berdasarkan hasil evaluasi, BSU yang berjalan pada semester pertama 2025 telah menyalurkan dana kepada jutaan pekerja di berbagai sektor. Namun, masih ditemukan beberapa kendala di lapangan, terutama dalam hal validasi data penerima, sinkronisasi NIK, dan overlapping dengan program bantuan lain.
Karena itu, pemerintah berencana untuk menggabungkan data penerima bantuan pekerja dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan database BPJS Ketenagakerjaan agar program selanjutnya lebih akurat.
Program pengganti BSU ini disebut akan memiliki mekanisme baru, dengan kemungkinan nilai bantuan dan sasaran yang berbeda dari BSU sebelumnya. Detailnya akan diumumkan setelah pembahasan anggaran selesai dilakukan.
Meskipun BSU Oktober 2025 tidak cair, pemerintah memastikan bahwa dukungan untuk pekerja tidak akan dihentikan.
Bantuan baru akan tetap diberikan, hanya saja dengan format yang lebih efisien dan disesuaikan dengan kondisi fiskal negara.
Kemnaker juga menegaskan bahwa pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran ulang selama data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih aktif dan valid. Sistem penyaluran nantinya akan tetap dilakukan melalui transfer langsung ke rekening penerima, seperti pada BSU sebelumnya.
Batalnya pencairan BSU Rp600 ribu pada Oktober 2025 menjadi kabar yang mengecewakan bagi sebagian pekerja. Namun, pemerintah memastikan bahwa skema bantuan baru sudah disiapkan dan akan diumumkan dalam waktu dekat.
Masyarakat diminta tetap tenang dan memantau pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah berkomitmen agar bantuan kepada pekerja bergaji rendah tetap berlanjut tanpa potongan dan tanpa pungutan biaya apa pun.
Dengan reformasi program bantuan ini, diharapkan penyaluran bantuan ke depan bisa lebih tepat sasaran dan membantu mendorong daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi tahun 2025.
Editor : Karen Wibi