JP Radar Nganjuk - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membeberkan temuan mengejutkan mengenai ketidakakuratan data penerima manfaat yang menyebabkan banyak program Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah tidak tersalurkan secara tepat sasaran. Temuan ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025).
Gus Ipul menyebut, masalah ini begitu serius hingga Presiden RI Prabowo Subianto harus turun tangan langsung untuk mengatasinya.
Presiden Terbitkan Inpres DTSEN
Mensos menjelaskan, Kepala Negara menyadari bahwa masalah utama terletak pada data yang tidak padu dalam penyaluran bansos. Oleh karena itu, Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang ditandatangani pada 5 Februari 2025. "Banyak alasan yang melatarbelakangi terbitnya Inpres nomor empat itu. Bapak Presiden menyadari dengan sungguh-sungguh tentang adanya suatu kenyataan di mana data kita selama ini memang belum padu, karena datanya tidak padu, intervensinya tidak padu," ujar Gus Ipul.
Inpres ini secara resmi menetapkan DTSEN sebagai acuan utama penyaluran seluruh bantuan sosial dan subsidi, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini digunakan. Tujuannya adalah memastikan intervensi kebijakan sosial menjadi lebih kuat dan tepat sasaran.
Bansos Senilai Rp 500 Triliun Ditengarai Salah Sasaran
Gus Ipul mengungkapkan data yang dikumpulkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menunjukkan skala permasalahan yang masif. Dari total anggaran bantuan sosial dan subsidi yang mencapai lebih dari Rp 500 triliun melalui APBN, ditengarai sebagian besar tidak tepat sasaran.
Secara spesifik, Mensos menyebutkan beberapa temuan ketidaktepatan sasaran:
-
PKH dan Sembako: Disinyalir 45 persen penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako tidak tepat sasaran.
-
PIP: Program Indonesia Pintar (PIP) ditengarai 43,2 persen tidak tepat sasaran.
"Ini adalah data-data yang kita temukan, yang perlu kita lakukan ground check, kita pastikan, kenapa mereka bisa terima bansos sampai 18 tahun, 15 tahun, maupun 10 tahun. Ini adalah fakta-fakta," tegas Gus Ipul.
Untuk mengatasi hal ini, Gus Ipul memerintahkan jajarannya agar mulai saat ini wajib mengikuti Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran bantuan. Kewenangan penentuan kriteria penerima akan dibantu oleh BPS yang bertugas memutakhirkan data sesuai DTSEN.
Baca Juga: BLT November 2025 Cair! Ini 3 Langkah Wajib Cek Status Penerima Bansos Online
Kesadaran Masyarakat: 30.000 Penerima Melakukan Sanggah
Di tengah temuan ketidaktepatan sasaran, Gus Ipul juga mengapresiasi kesadaran masyarakat. Melalui aplikasi Cek Bansos, masyarakat diberikan menu "usul atau sanggah."
Mensos mencatat:
-
Sudah ada lebih dari 600.000 usul untuk mendapat bansos.
-
Lebih dari 30.000 masyarakat melakukan sanggahan (menolak) mendapatkan bansos karena merasa sudah mandiri dan berdaya.
"Alhamdulillah sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang menyanggah bahwa dirinya itu tidak layak mendapatkan bansos," katanya. Bansos yang disanggah tersebut akan dialihkan kepada kelompok masyarakat yang lebih layak, memastikan alokasi bantuan tetap utuh.
Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengurangi alokasi dana bansos, bahkan berpotensi bertambah, namun penerimanya diarahkan kepada mereka yang benar-benar memenuhi kriteria.
Editor : Karen Wibi