Ia menyebut kondisi hutan yang rusak merupakan akumulasi kebijakan dan praktik buruk yang telah berlangsung sejak lama, bahkan jauh sebelum Menteri Kehutanan saat ini, Raja Juli Antoni, menjabat.
Pernyataan itu disampaikan Firman dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan untuk membahas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah. Menurutnya, tidak adil jika publik hanya menyalahkan Raja Juli atas kondisi hutan saat ini.
“Pak Menteri ini hanya kebagian cuci piring. Kerusakan hutan bukan terjadi satu atau dua tahun. Sejak reformasi, hutan kita sudah hancur,” ujar Firman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12).
Firman juga menyoroti betapa rentannya kondisi kawasan rawan bencana di Indonesia. Ia mengaku kerap merasa was-was saat melintasi daerah pegunungan yang rawan longsor.
“Jangankan di Sumatera, kami saja kadang takut saat melewati Puncak. Khawatir ada longsor atau jalan tiba-tiba putus seperti di Aceh,” katanya.
Lebih jauh, Firman menyayangkan masih adanya aktivitas pengangkutan kayu di tengah kondisi bencana. Ia meminta Kementerian Kehutanan bertindak tegas terhadap perusahaan yang tetap beroperasi.
“Dalam situasi begini masih ada yang angkut kayu, meski berizin. Saya minta pak menteri tindak tegas. Kalau perlu cabut izinnya. Mereka tidak punya sense of crisis—itu pelecehan terhadap negara dan rakyat,” tegasnya.
Editor : Miko