Radar Nganjuk - Program unggulan "Sekolah Rakyat" milik Presiden Prabowo Subianto kini tengah diterpa isu miring. Laporan terbaru mengindikasikan adanya sederet kejanggalan dalam proyek pengadaan sepatu dan kaus kaki siswa yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Modus Pecah Proyek dan Mark-up Harga
Investigasi menemukan adanya dugaan manipulasi dalam proses tender. Paket kontrak pengadaan diduga sengaja dipecah menjadi nominal kecil demi menghindari mekanisme lelang terbuka, sehingga memungkinkan dilakukannya penunjukan langsung terhadap vendor tertentu.
Selain itu, ditemukan disparitas harga yang mencolok di lapangan. Meski pagu anggaran per pasang sepatu tergolong tinggi, realisasi harga di tingkat sekolah justru sangat beragam, mulai dari Rp250.000 hingga Rp640.000, yang memicu kecurigaan adanya penggelembungan dana (mark-up).
Langkah Gus Ipul dan Pengawasan KPK
Merespons kegaduhan ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bergerak cepat dengan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal Mei 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi agar program strategis nasional tersebut tidak menjadi ladang korupsi.
Kemensos kini tengah mengevaluasi total prosedur pengadaan barang dan jasa, terutama setelah adanya kebijakan sekolah membeli perlengkapan secara mandiri yang dinilai lemah dalam pengawasan kualitas dan standarisasi harga.
Fokus Pembersihan Internal
Direktorat Monitoring KPK saat ini sedang memetakan titik-titik rawan rasuah dalam distribusi bantuan perlengkapan siswa ini. Publik kini menanti ketegasan pemerintah dalam membersihkan proyek-proyek padat modal yang bersentuhan langsung dengan rakyat kecil agar tepat sasaran dan bebas dari tangan-tangan jahil.
Editor : Miko