Dampak Belanja Pegawai di APBD 2026 Bengkak
NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk berupaya untuk menurunkan anggaran belanja pegawai di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk. Salah satunya dengan memotong tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengatakan, pemotongan TPP bagi para ASN akan dilakukan dalam waktu dekat. “Pemotongan TPP ASN ini akibat efisiensi,” ujarnya kepada wartawan koran ini.
Menurut Marhaen, hal itu terjadi akibat pemerintah pusat mulai memberlakukan Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dalam waktu dekat.
Nah, di dalam UU tersebut dijelaskan, batas maksimal belanja pegawai adalah 30 persen dari APBD. Jika lebih, maka pemerintah daerah bisa mendapat sanksi dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah pengurangan transfer pusat ke daerah.
Sedangkan di Nganjuk, anggaran belanja pegawai berada di angka 44 persen dari APBD. Awalnya, dari rencana awal, Pemkab Nganjuk akan memotong nyaris seluruh TPP ASN. Namun Marhaen merasa tak tega. Akibatnya, hingga saat ini, dirinya masih menimbang-nimbang berada besaran TPP yang akan dipotong.
Namun bebarengan dengan itu, Marhaen juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk membatalkan pemotongan transfer ke daerah (TKD) di tahun depan. Dengan itu besaran anggaran belanja pegawai bisa kembali turun.
Beruntungnya, pemerintah pusat sedang melakukan relaksasi kepada pemerintah daerah. Batas waktu akhir tahun yang mulanya diberikan mendapat kelonggaran. “Batasnya tidak lagi akhir tahun ini. Kemungkinan tahun depan,” tambahnya sembari mengatakan Pemkab Nganjuk masih berkoordinasi terkait rencana pemotongan TPP dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Perlu diketahui, Pemkab Nganjuk terus berupaya untuk menurunkan angka belanja pegawai. Salah satunya dengan tidak melakukan rekrutmen CPNS untuk tahun ini. Bahkan rekrutmen untuk CPNS sepertinya juga tidak akan dilakukan di tahun mendatang. (wib/tyo)
Editor : Hadi Sujatmikho