Warga Diminta Beli di Pangkalan Resmi
NGANJUK, JP Radar Nganjuk – Harga elpiji 3 kilogram (kg) di sejumlah wilayah Kabupaten Nganjuk dikeluhkan warga. Dalam dua pekan terakhir, gas bersubsidi tersebut semakin sulit ditemukan dan harga di tingkat eceran disebut telah menembus Rp25 ribu per tabung.
Kondisi itu membuat sebagian ibu rumah tangga harus berkeliling mencari gas untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Kelangkaan yang terjadi juga membuat warga terpaksa membeli dengan harga lebih tinggi ketika stok tersedia.
Salah satunya dirasakan Sumarsih, 45, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Dia mengaku kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg dalam beberapa pekan terakhir.
“Elpiji langka, kalau tidak langka pasti mahal,” ujar Sumarsih kepada wartawan JP Radar Nganjuk.
Dua Pekan Sulit Mendapat Elpiji 3 Kg
Sumarsih mengatakan, sebelum terjadi kelangkaan, harga elpiji 3 kg di tingkat eceran masih berada di kisaran Rp20 ribu per tabung.
Namun, harga perlahan naik ketika stok mulai sulit diperoleh. Dari sekitar Rp22 ribu, kemudian menjadi Rp23 ribu, hingga akhirnya mencapai Rp25 ribu.
Yang membuat warga semakin khawatir, persoalannya bukan hanya harga yang naik. Ketersediaan elpiji juga tidak menentu.
Selama kurang lebih dua pekan, Sumarsih mengaku baru sekali mendapatkan kiriman elpiji.
Kondisi tersebut membuat warga tidak punya banyak pilihan.
“Sekarang yang penting ada. Tidak masalah kalau harganya sampai Rp25 ribu,” katanya.
Bagi rumah tangga yang mengandalkan elpiji 3 kg untuk memasak setiap hari, kenaikan harga tersebut tentu ikut menambah pengeluaran.
Sumarsih berharap kondisi pasokan segera normal sehingga harga kembali turun dan masyarakat tidak perlu mencari gas ke tempat lain.
“Semoga harga segera turun seperti semula,” tandasnya.
Pertamina Soroti Penyaluran LPG Subsidi
Di sisi lain, Pertamina mengakui masih terdapat persoalan dalam penyaluran elpiji 3 kg di Nganjuk.
Manager Commrel CSR Pertamina MOR V Ahad Rahedi mengatakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penggunaan LPG subsidi oleh masyarakat yang dinilai mampu.
Menurut dia, kondisi tersebut dapat membuat distribusi LPG 3 kg tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran subsidi.
“Penyaluran akhirnya menjadi tidak maksimal,” ujar Ahad.
Pemerintah memang sejak beberapa tahun terakhir melakukan pembenahan distribusi LPG 3 kg agar subsidi lebih tepat sasaran. LPG 3 kg diperuntukkan bagi pengguna tertentu, antara lain rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.
Pendataan konsumen juga telah menjadi bagian dari sistem distribusi LPG 3 kg. Kementerian ESDM menyebut pembelian LPG 3 kg dilakukan oleh pengguna yang telah terdata melalui pangkalan atau subpenyalur resmi.
Warga Diminta Beli LPG 3 Kg di Pangkalan Resmi
Ahad mengimbau masyarakat Nganjuk membeli LPG 3 kg melalui pangkalan resmi.
Menurut dia, pembelian melalui jalur resmi membuat harga lebih terkontrol. Dalam informasi yang disampaikan kepada masyarakat, harga di pangkalan berada di angka Rp18 ribu per tabung.
Selain persoalan harga, pembelian melalui jalur resmi juga penting untuk memastikan produk yang diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan distribusi.
“Penyaluran akan maksimal ketika masyarakat membeli ke pangkalan resmi secara langsung,” tambah Ahad.
Pemerintah sendiri terus mengembangkan sistem distribusi LPG 3 kg melalui pangkalan dan subpangkalan. Kementerian ESDM pada 2025 menyatakan sekitar 375 ribu pengecer LPG 3 kg dinaikkan statusnya menjadi subpangkalan sebagai bagian dari upaya memperbaiki distribusi dan menjaga harga tetap terjangkau.
Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan antara pedagang eceran biasa dan subpangkalan yang telah ditunjuk secara resmi.
Direktorat Jenderal Migas juga menyediakan daftar subpenyalur LPG 3 kg, termasuk untuk wilayah Jawa Timur, sebagai bagian dari sistem distribusi resmi.
Mengapa Harga LPG 3 Kg Bisa Jauh Lebih Mahal?
Perbedaan harga antara pangkalan resmi dan tingkat eceran menjadi salah satu persoalan yang kerap dirasakan konsumen ketika pasokan terbatas.
Ketika masyarakat membeli dari jalur distribusi yang lebih panjang, harga yang dibayar konsumen bisa lebih tinggi dibandingkan harga pada tingkat penyalur resmi.
Karena itu, pemerintah berusaha memperpendek sekaligus mengawasi rantai distribusi LPG 3 kg.
Kementerian ESDM sebelumnya juga menjelaskan bahwa sistem distribusi yang terbuka berpotensi membuat subsidi tidak tepat sasaran. Pengawasan dilakukan agar LPG 3 kg tersedia bagi masyarakat yang memang berhak dan harga tetap terjangkau.
Persoalan LPG juga bukan hanya terjadi di tingkat distribusi daerah. Indonesia masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap impor LPG. Reuters melaporkan Indonesia mengimpor sekitar 6,9 juta ton LPG pada 2023 dari total konsumsi domestik sekitar 8,7 juta ton. Pemerintah kemudian mendorong peningkatan produksi LPG dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor.
Namun, bagi masyarakat Nganjuk, persoalan yang paling terasa saat ini jauh lebih sederhana: gas harus tersedia ketika dibutuhkan dan harganya tidak memberatkan.
Bagi keluarga seperti Sumarsih, LPG 3 kg bukan sekadar komoditas energi. Gas tersebut menjadi kebutuhan harian yang menentukan apakah aktivitas memasak di rumah bisa berjalan normal.
Karena itu, ketika stok sulit ditemukan dan harga naik hingga Rp25 ribu, beban rumah tangga pun ikut bertambah.
Masyarakat berharap distribusi segera kembali normal sehingga tidak perlu lagi membeli LPG 3 kg dengan harga tinggi hanya karena kesulitan mendapatkan stok.
Editor : Miko