Pertamina Anggap Masih Rencana Pusat
NGANJUK, JP Radar Nganjuk – Wacana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi mulai membuat sebagian masyarakat di Kabupaten Nganjuk khawatir.
Terutama mereka yang tercatat dalam desil 9 dan 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Muncul rencana bahwa masyarakat yang masuk dua kelompok desil tersebut nantinya tidak lagi diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi dan harus beralih ke BBM nonsubsidi.
Namun, kebijakan itu hingga kini belum diberlakukan.
Desil 9-10 Diwacanakan Tak Lagi Dapat Pertalite
Wacana pembatasan BBM subsidi tersebut muncul setelah adanya pernyataan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Dalam rencana yang disampaikan, BBM subsidi nantinya diarahkan untuk masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 8.
Sementara itu, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 akan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.
Rencana tersebut sontak menjadi perhatian, termasuk di Nganjuk.
Sebab, status desil dalam DTSEN tidak selalu dirasakan masyarakat sesuai dengan kondisi ekonomi mereka sehari-hari.
Masuk Desil 9, Warga Nganjuk Waswas
Salah satunya Bambang, 45, warga Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro.
Bambang mengaku tercatat dalam desil 9. Kondisi tersebut membuatnya khawatir apabila rencana pembatasan BBM subsidi benar-benar diterapkan.
“Saya tiba-tiba masuk desil 9. Berarti saya tidak boleh pakai Pertalite nantinya,” ujarnya.
Bambang mengaku keberatan jika harus sepenuhnya beralih ke BBM nonsubsidi.
Menurutnya, sebagai karyawan swasta, penghasilannya belum tentu cukup longgar untuk menanggung kenaikan biaya bahan bakar.
“Karyawan swasta seperti saya tidak yang kaya-kaya banget. Tapi kalau harus beli Pertamax, saya pasti kesulitan,” tambahnya.
Minta Data Desil Lebih Akurat
Bambang sebenarnya tidak mempersoalkan jika pemerintah ingin menata penyaluran BBM subsidi.
Yang menjadi persoalan adalah ketepatan data yang digunakan sebagai dasar menentukan siapa yang berhak mendapatkan subsidi.
Dia berharap pemerintah memastikan data desil benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat.
“Tidak masalah ada pembatasan BBM, tapi tolong penggolongan desil-desil ini benar-benar akurat,” imbuhnya.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Jika masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan subsidi justru masuk desil tinggi, dampaknya bisa langsung terasa pada pengeluaran sehari-hari.
Pertamina: Masih Rencana Pemerintah Pusat
Sementara itu, Manager Commrel CSR Pertamina Mor V Ahad Rahedi mengatakan, masyarakat belum perlu langsung khawatir.
Menurutnya, rencana pembatasan tersebut masih dalam pembahasan pemerintah pusat.
Artinya, ketentuan mengenai siapa saja yang nantinya masih diperbolehkan membeli BBM bersubsidi belum menjadi aturan yang sudah diterapkan di lapangan.
“Kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa,” ujarnya.
Dengan demikian, wacana pembatasan Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 belum menjadi kebijakan yang berlaku saat ini.
Masyarakat di Nganjuk yang masuk dua kelompok desil tersebut masih perlu menunggu keputusan resmi pemerintah terkait mekanisme, kriteria, serta waktu penerapan pembatasan BBM subsidi.
(wib/tyo)
Editor : Karen Wibi