Ketua DPRD Nganjuk Tatit Ajak Bahas Intensif Raperda APBD 2027

Karen Wibi • Dipublikasikan Selasa, 10 November 2026 | 14:01 WIB
SINERGI: Wakil Ketua DPRD Jianto, Endah Sri Murtini, dan Bupati Marhaen Djumadi di rapat paripurna. (karen wibi/jprk).
SINERGI: Wakil Ketua DPRD Jianto, Endah Sri Murtini, dan Bupati Marhaen Djumadi di rapat paripurna. (karen wibi/jprk).

 

BAHAS RAPERDA APBD: Badan anggaran dan tim anggaran pemkab saat rapat di DPRD. (karen wibi/jprk).
BAHAS RAPERDA APBD: Badan anggaran dan tim anggaran pemkab saat rapat di DPRD. (karen wibi/jprk).

 Upaya Wujudkan Kesejahteraan Warga Kota Angin 

NGANJUK, JP Radar Nganjuk – DPRD Kabupaten Nganjuk mulai mengebut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2027. Pembahasan tersebut dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nganjuk bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk.
Pembahasan raperda tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua pekan. Dimulai sejak Selasa (3/11) hingga akhir pekan depan. Dalam rentang waktu tersebut, Banggar DPRD bersama TAPD akan membahas berbagai materi yang berkaitan dengan penyusunan anggaran daerah tahun mendatang.
Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengatakan, pembahasan Raperda APBD 2027 harus dilakukan secara maksimal dan tepat waktu. Sebab, sesuai ketentuan, pembahasan dan persetujuan raperda APBD harus sudah rampung paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. “Waktu untuk pembahasan Raperda APBD 2027 sudah mepet. Harus segera dirampungkan,” ujarnya.
Namun, Tatit menegaskan, percepatan pembahasan tidak boleh mengesampingkan kualitas substansi raperda. Menurut dia, APBD harus benar-benar disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.
Tatit berharap, setiap kebijakan anggaran yang tertuang dalam raperda dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Terlebih, APBD merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. “Raperda APBD harus untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Tatit menambahkan, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap pembahasan anggaran. Dengan begitu, APBD 2027 nantinya tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan daerah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (wib/adv/tyo)

Editor : Karen Wibi
#RadarNganjuk #Nganjuk #pemkabnganjuk #DPRD #APBD2027