JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Paket Ekonomi 2025 yang berisi sederet program prioritas dengan fokus utama pada penciptaan lapangan kerja. Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan mampu menyerap sedikitnya 3,55 juta tenaga kerja dalam kurun waktu dua tahun.

Lima program utama yang digagas Presiden Prabowo diputuskan dalam rapat terbatas di Istana Negara, Senin (15/9), bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Presiden menekankan pentingnya paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan pemerintah. Ini diarahkan untuk menjawab tantangan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja,” ujar Airlangga.

Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja

Pertama, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang sudah mencapai 81.487 unit berbadan hukum. Melalui koperasi ini, pemerintah menargetkan serapan 681 ribu pekerja pada tahap awal, dengan proyeksi hingga Desember mencapai 1,38 juta tenaga kerja. Program ini berada di bawah koordinasi Kemenko Pangan.

Kedua, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Tahun ini pemerintah menyiapkan 100 desa dengan serapan awal 8.645 tenaga kerja. Dalam jangka panjang, program ini akan dikembangkan hingga 4.000 titik yang diproyeksikan mampu menciptakan 200 ribu lapangan kerja baru.

Ketiga, revitalisasi tambak Pantura seluas 20 ribu hektare. Proyek ini ditargetkan menyerap 168 ribu pekerja di sektor perikanan.

Keempat, modernisasi kapal nelayan sebanyak 1.000 unit. Program ini diharapkan mampu menciptakan 200 ribu lapangan kerja. Kapal yang dibangun memiliki beragam kapasitas, mulai dari 30 GT hingga 2.000 GT, untuk mendukung koperasi, pelaku usaha, hingga BUMN sektor maritim.

Kelima, program perkebunan rakyat dengan penanaman kembali seluas 870 ribu hektare. Komoditas prioritas yang digarap antara lain tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala. Dari sektor ini, pemerintah menargetkan bisa membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun.

Delapan Program Akselerasi 2025

Selain lima program utama, pemerintah juga menyiapkan 8 program akselerasi di 2025. Salah satunya adalah program magang untuk fresh graduate dengan target 20 ribu peserta. Setiap peserta akan menerima uang saku setara UMP selama enam bulan, dengan anggaran Rp198 miliar.

Pemerintah juga memperluas kebijakan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Tidak hanya untuk sektor padat karya, insentif pajak ini diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe dengan target 552 ribu pekerja.

Di sisi lain, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras untuk Oktober dan November dengan anggaran Rp7 triliun. Ada juga subsidi iuran JKK dan JKM untuk pekerja nonformal, seperti pengemudi ojek online, kurir, hingga sopir logistik. Program ini menyasar lebih dari 731 ribu penerima manfaat.

Manfaat tambahan juga diberikan lewat program perumahan BPJS Ketenagakerjaan, dengan penurunan bunga kredit rumah bagi pekerja. Relaksasi aturan perbankan juga dilakukan agar program penyediaan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden bisa terealisasi.

Tak hanya itu, pemerintah menyiapkan padat karya tunai di bawah Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Anggarannya mencapai Rp5,3 triliun, dengan target 609 ribu penerima manfaat.

Program yang Dilanjutkan di 2026

Memasuki 2026, sejumlah program tetap berlanjut. Di antaranya insentif PPh Final 0,5% untuk UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar yang dipastikan berlaku hingga 2029. Tahun depan, program ini diproyeksikan menguntungkan lebih dari 542 ribu pelaku UMKM.

Selain itu, pemerintah tetap melanjutkan PPh 21 DTP untuk pekerja pariwisata dan sektor padat karya dengan total target lebih dari 2 juta tenaga kerja.

Program subsidi iuran JKK dan JKM juga diperluas, mencakup petani, nelayan, pedagang, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga. Target penerima manfaat mencapai 9,9 juta pekerja dengan anggaran Rp753 miliar.

Strategi Jangka Panjang

Airlangga menegaskan, pemerintah tidak hanya menyiapkan stimulus jangka pendek, tetapi juga strategi jangka panjang melalui deregulasi investasi, percepatan penerapan RDTR digital, serta pengembangan program perkotaan untuk meningkatkan kualitas pemukiman dan mendukung ekonomi digital.

“Untuk memastikan program berjalan optimal, Menteri Keuangan mengusulkan pembentukan tim akselerasi program prioritas yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan, serta melibatkan seluruh kementerian terkait,” jelas Airlangga.

Harapan Pemerintah

Paket Ekonomi 2025 dinilai sebagai langkah strategis menghadapi tantangan global. Pemerintah berharap, kebijakan ini tidak hanya mampu memperluas lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan target penciptaan 3,55 juta lapangan kerja hingga 2027, paket ini menjadi salah satu pilar utama pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan visi kedaulatan pangan, kemaritiman, dan kemandirian ekonomi rakyat.

Editor : Jauhar Yohanis