Sensus Ekonomi (SE) sedang berlangsung di Kabupaten Nganjuk sejak 1 Mei lalu. Selama berlangsung, banyak hambatan yang didapat oleh petugas sensus. Salah satunya penolakan warga karena takut sensus digunakan untuk menaikkan pajak.
MASYARAKAT di Kabupaten Nganjuk sedang panik dengan keberadaan Sensus Ekonomi (SE). Mereka mengira, sensus yang berlangsung sejak 1 Mei lau itu berkaitan dengan rencana pemerintah menaikkan pajak.
Padahal, menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk Wahyu Purnamahadi, SE merupakan agenda statistik nasional yang rutin digelar setiap sepuluh tahun sekali. Pendataan itu murni untuk memotret kondisi perekonomian, bukan sebagai dasar penarikan pajak maupun kepentingan kementerian lain.
“Masih banyak masyarakat yang mengira sensus ekonomi ini ada kaitannya dengan rencana pemerintah menaikkan pajak. Padahal tidak ada hubungannya,” jelas Wahyu.
Dia menjelaskan, data yang dikumpulkan BPS dilindungi kerahasiaannya. Data individu atau row data tidak bisa diakses begitu saja oleh instansi lain tanpa mekanisme dan perjanjian resmi. Hasil sensus nantinya hanya diolah dalam bentuk agregat untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah.
“Data kami tidak bisa diakses dengan mudah oleh direktorat jenderal atau kementerian lain dalam bentuk row data jika tidak ada MoU. Jadi memang murni pendataan statistik yang diolah secara agregat untuk mendapatkan potret perekonomian suatu wilayah,” paparnya.
Menurut Wahyu, SE terakhir dilaksanakan pada 2016. Saat itu, isu yang berkembang tidak sebesar sekarang karena media sosial belum seramai saat ini. Padahal, pelaksanaan sensus merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap satu dekade.
Tujuan pendataan tersebut adalah mendata seluruh pelaku usaha, mulai usaha mikro, kecil, menengah hingga besar di seluruh Indonesia. Dengan begitu, pemerintah memiliki gambaran menyeluruh mengenai struktur dan perkembangan ekonomi di masing-masing daerah.
Wahyu berharap masyarakat memberikan jawaban yang jujur saat didatangi petugas sensus. Menurutnya, keakuratan data sangat menentukan kualitas kebijakan pemerintah ke depan. “Masyarakat sering memprotes kalau bantuan tidak tepat sasaran. Tapi ketika didata justru tidak memberikan data yang benar. Padahal pengumpulan data melalui wawancara sangat bergantung pada kejujuran responden,” katanya.
Meski demikian, BPS telah memiliki data dasar atau prelist sebagai acuan sebelum petugas turun ke lapangan. Data tersebut digunakan untuk proses konfirmasi terhadap identitas dan keberadaan responden, khususnya yang masih tinggal sesuai alamat dalam kartu keluarga. “Dengan data dasar itu kami punya kontrol untuk mencocokkan hasil wawancara,” pungkasnya. (nov/wib)
Editor : rekian