MELAKUKAN Sensus Ekonomi (SE) ternyata bukan perkara mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya penolakan yang terjadi ketika hendak mewawancarai salah seorang warga.
Beragam cerita itu menjadi warna pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kabupaten Nganjuk. Di tengah maraknya informasi yang beredar di media sosial, sebagian masyarakat masih menyimpan rasa curiga terhadap tujuan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
Penanggung jawab (PJ) Kecamatan Ngronggot Hari Supriyono mengaku pernah mendapat cerita warga di Desa Tanjungkalang yang menolak didata. Warga tersebut enggan memberikan informasi karena merasa kondisi ekonominya sudah jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. “Beliau dulunya termasuk orang mampu, sekarang kondisi ekonominya menurun. Karena itu cenderung menolak saat akan didata,” ujarnya.
Menghadapi situasi seperti itu, petugas tidak langsung menyerah. Mereka terlebih dahulu meminta bantuan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) untuk memberikan penjelasan. Jika belum berhasil, penanggung jawab wilayah ikut turun langsung menemui warga. “Kalau PML belum bisa mengatasi, PJ ikut mendampingi,” jelas Hari.
Tak hanya penolakan, pertanyaan bernada penasaran juga kerap diterima petugas. Salah satu yang paling sering muncul adalah manfaat yang akan diterima warga setelah mengikuti sensus. “Banyak yang bertanya, kalau didata nanti dapat apa? Ya kami jelaskan secara rinci,” katanya.
Perjuangan petugas juga berlanjut setelah selesai melakukan wawancara. Data yang telah dikumpulkan harus segera diunggah melalui aplikasi. Kendalanya, kualitas jaringan internet tidak selalu mendukung.
“Ada perjuangannya juga. PML sering harus melekan untuk meng-approve data. Biasanya menunggu jaringan lebih sepi sekitar jam satu malam atau setelah subuh supaya data bisa terkirim,” ungkapnya.
Cerita berbeda disampaikan Koordinator Wilayah Wilangan, Bagor, dan Sawahan Yuni Wulandari. Menurutnya, sebagian besar masyarakat di wilayah kerjanya menerima kedatangan petugas dengan baik. Meski begitu, tetap ada pengalaman yang membekas.
Salah satunya ketika mendata seorang warga di Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor, yang hidup sederhana di sebuah gubuk kecil. Warga tersebut bersedia diwawancarai, tetapi tidak mengetahui lagi keberadaan dokumen kependudukannya.
“Beliau mau didata, tetapi saat diminta NIK atau nomor kartu keluarga mengaku sudah tidak tahu lagi di mana dokumennya,” tutur Yuni.
Dia juga kerap menemui warga yang khawatir nomor induk kependudukannya disalahgunakan, terutama untuk pinjaman online. Padahal, menurutnya, kekhawatiran itu tidak beralasan. “Kadang masyarakat takut memberikan NIK karena khawatir dipakai pinjol. Padahal hanya dengan nomor itu saja tidak bisa langsung digunakan untuk mengajukan pinjaman,” jelasnya. (nov/wib)
Editor : rekian