JP Radar Nganjuk - Kasus kekerasan seksual yang melibatkan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung telah menimbulkan kegaduhan dan merusak citra dunia kedokteran.
Insiden yang melibatkan dokter residen Priguna Anugrah Pratama, yang diduga memerkosa keluarga pasien dengan memanfaatkan obat bius, menjadi sorotan utama.
Untuk menangani polemik ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah tegas dengan merumuskan lima inisiatif strategis guna mereformasi sistem PPDS agar lebih aman, profesional, dan terpercaya. Berikut adalah rincian langkah-langkah tersebut:
- Tes Kesehatan Mental Wajib dan Berkala
Untuk mencegah tindakan yang dipicu oleh gangguan kesehatan mental, Kemenkes mewajibkan tes kejiwaan bagi semua calon peserta PPDS sebelum memulai program.Tes ini akan dilanjutkan setiap enam bulan untuk memantau kondisi emosional peserta, yang sering menghadapi tekanan tinggi selama pendidikan.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa langkah ini penting untuk mengidentifikasi masalah seperti depresi atau kecemasan secara dini, sehingga peserta dapat dibimbing dengan tepat. - Sanksi Berat: Pencabutan STR dan SIP
Kemenkes menunjukkan sikap tegas dengan meminta Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) pelaku kekerasan seksual.Dalam kasus Priguna, STR-nya telah dicabut pada 10 April 2025, memastikan ia tidak dapat berpraktik sebagai dokter seumur hidup.Sanksi ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memperkuat komitmen Kemenkes dalam menjaga integritas profesi kedokteran. - Penghentian Sementara Program PPDS
Sebagai respons cepat, Kemenkes menghentikan sementara Program PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif di RSHS Bandung selama satu bulan mulai April 2025.Penghentian ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pengawasan program.Kemenkes juga menginstruksikan RSHS bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) untuk merancang perbaikan sistem guna mencegah insiden serupa. - Pengawasan Ketat terhadap Obat Bius
Kasus di RSHS menyingkap adanya kelalaian dalam pengelolaan obat bius, yang disalahgunakan pelaku untuk membius korban.Kemenkes menegaskan bahwa obat seperti midazolam hanya boleh diakses oleh dokter konsulen, bukan peserta PPDS.Untuk itu, Kemenkes akan memperketat pengawasan distribusi obat dan menelusuri titik-titik kelalaian dalam sistem penyimpanan dan pengambilan obat di rumah sakit. - Reformasi Seleksi dan Supervisi PPDS
Kemenkes mendorong transparansi dalam proses rekrutmen PPDS dengan menerapkan seleksi yang lebih ketat dan objektif.Tes psikologis menjadi syarat wajib untuk memastikan kesiapan mental kandidat. Selain itu, pola supervisi oleh konsulen senior akan diperbaiki untuk menghilangkan praktik perundungan dan memastikan pembinaan yang berkualitas.Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan bebas dari pelanggaran etik.Baca Juga: Setelah 8 Bulan Berpisah, Paula Verhoeven Syukuri Momen Berharga Bersama Anak-Anak
Kelima langkah ini menunjukkan komitmen Kemenkes untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem PPDS.
Dengan mengedepankan pencegahan, sanksi tegas, dan perbaikan tata kelola, Kemenkes berupaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis.
Evaluasi berkelanjutan dan kerja sama dengan universitas serta rumah sakit pendidikan menjadi kunci untuk memastikan kasus kekerasan seksual tidak terulang.
Seperti yang ditegaskan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, langkah-langkah ini adalah bagian dari upaya menciptakan lingkungan layanan kesehatan yang aman dan profesional.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira