JP Radar Nganjuk- Tiada hari tanpa makan bergizi gratis (MBG). Meski libur, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus tetap ngebul. Menunya tak boleh berhenti disalurkan ke sekolah meskipun libur apalagi puasa.
Akibat kebijakan itu, seorang anak madrasah usia 8 tahun akhirnya tergoda oleh menu MBG. Saat sedang latihan menahan lapar dan haus, roti menu MBG hadir menggugah selera. Ia tak tahan dengan menu rotinya. Kemudian melahapnya sampai habis.
“Ternyata rasanya sama saja dengan roti lainnya,” aku bocah itu penuh penyesalan. Hari itu, dia terpaksa puasa bedug. Padahal, dua hari sebelumnya dia sukses menyelesaikan misi puasa hingga Maghrib. Di balik cerita menu MBG yang menggugah selera, ada kisah berbeda di tempat lain yang bisa kita simak lewat postingan netizen di media sosial.
Warganet ramai mengunggah menu yang dianggap tidak wajar. Ada yang memposting buah salak busuk. Buah naga yang terlalu muda. Atau buah rambutan yang sudah layu. Hingga menu berisi telur, roti, dan kurma. Atau hanya bandeng presto, buah belimbing, dan roti kukus. Semua bentuknya tidak ada yang bisa menggugah selera anak-anak.
Karena ramainya postingan menu MBG itu di media sosial, warganet mulai mengkritisinya. Banyak yang menyebut menunya tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Keluhan netizen di media sosial itu rupanya menjadi fenomena yang ditangkap oleh kalangan aktivis mahasiswa. Suara lantang yang mengkritisi program MBG itu datang dari Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM.
Mahasiswa Filsafat UGM itu di beberapa podcast-nya selalu mengenakan kaus bertulis: Maling Berkedok Gizi. Tiyo tak hanya menyoroti menu yang tidak sesuai standar. Tetapi juga menyoroti pendanaan dan pengelolaan MBG yang disebut sebagai sebuah proyek.
Terkait dengan menu yang tak standar, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sejak 2025 hingga Januari 2026 ada 21.254 anak jadi korban keracunan. Kemudian, soal anggaran MBG yang diambil dari kuota pendidikan sebesar 20 persen dianggap sebagai masalah konstitusional.
Mahasiswa asal Kudus menegaskan, 20 persen anggaran pendidikan itu untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, memperbaiki kualitas guru, dan menekan biaya kuliah. Tapi karena ada MBG, anggaran yang seharusnya untuk memperbaiki kualitas guru harus bergeser untuk proyek MBG.
Hal lain yang menjadi kritiknya adalah pengelolaan dapur MBG. Dia menyebut jika ada ribuan SPPG yang dikelola Polri. Bagi Tiyo, polisi idealnya tidak mengurus dapur. Karena di republik ini masih banyak kasus kriminal yang butuh ditangani secara profesional.
Semua yang disuarakan Tiyo itu senada dengan keluhan warganet. Hanya saja analisanya lebih mendalam. Akibat kritik pedasnya terhadap pemerintah, Tiyo kerap mendapat ancaman. Ancaman itu bahkan sampai ke orang tuanya. Begitu juga puluhan anggotanya di BEM UGM ikut mendapatkan ancaman.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai juga mengomentari soal MBG. Menurutnya orang yang menolak MBG adalah menentang HAM. Dia menyandingkan MBG dengan hak warga negara mendapatkan pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Khawatirnya, orang yang mengkritik program pemerintah dicap sebagai penentang HAM. Padahal mereka yang mengkritik tidak mesti menolak MBG.
Adapun pengelola MBG yang pernah saya temui meyakini jika program ini bukan saja soal gizi anak-anak Indonesia. Tapi bisa berdampak pada kesejahteraan petani dan pedagang sayur. Sebelum ada MBG, harga-harga selalu naik turun. Tapi semenjak ada MBG, harga seperti daging ayam atau telur mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan stabil.
Tidak hanya harga ayam dan telur, sayuran pun juga ikut terkerek. Mereka meyakini kenaikan itu disebabkan karena permintaan untuk MBG yang sangat tinggi. Seperti diketahui menu MBG mewajibkan ada sayuran yang diolah dengan baik dan harus bergizi.(kritik dan saran: rekianrq@gmail.com)
Editor : rekian