Peringatan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Hari Santri harus menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen pemerintah terhadap perjuangan santri, pesantren, dan para guru yang selama ini berkontribusi besar dalam membangun karakter, moral, serta kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Bagi Kabupaten Nganjuk, peringatan Hari Santri 2026 memiliki relevansi yang kuat, terutama ketika pemerintah daerah sedang membahas dan menyusun arah kebijakan APBD Tahun Anggaran 2027. Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: sejauh mana penghormatan terhadap santri dan pesantren benar-benar diwujudkan dalam kebijakan anggaran daerah?
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kabupaten Nganjuk memandang bahwa keberpihakan kepada pesantren dan Madrasah Diniyah tidak boleh berhenti pada pidato, spanduk, ucapan selamat, atau jargon politik setiap peringatan Hari Santri.
Penghormatan harus diwujudkan melalui kebijakan yang nyata, program yang terukur, dan alokasi anggaran yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pendidikan merupakan hak masyarakat yang harus dijamin tanpa diskriminasi. Karena itu, pembangunan pendidikan di Kabupaten Nganjuk tidak semestinya hanya berorientasi pada sekolah negeri, sementara lembaga pendidikan swasta, khususnya yang tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren, belum memperoleh perhatian yang sepadan.
Kita harus mengakui bahwa pesantren dan Madrasah Diniyah memiliki peran penting dalam pendidikan keagamaan, pembentukan akhlak, penguatan karakter, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan. Lembaga-lembaga ini tumbuh dari partisipasi masyarakat, bertahan melalui pengabdian para kiai, ustaz, ustazah, dan guru diniyah, serta menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat Nganjuk.
Di banyak tempat, pesantren dan Madrasah Diniyah menjalankan pendidikan dengan sumber daya yang terbatas. Sebagian masih menghadapi persoalan sarana-prasarana, kesejahteraan tenaga pendidik, ketersediaan fasilitas belajar, dan keterbatasan pembiayaan operasional. Kondisi tersebut patut menjadi perhatian dalam perencanaan APBD 2027.
APBD adalah uang rakyat yang harus kembali untuk sebesar-besarnya kemanfaatan rakyat. Oleh sebab itu, anggaran pendidikan harus disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan kontribusi seluruh penyelenggara pendidikan, baik negeri maupun swasta, sesuai kewenangan pemerintah daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan keuangan daerah, serta prinsip keadilan dan pemerataan.
Kesetaraan bukan berarti semua lembaga harus menerima nominal bantuan yang sama. Kesetaraan berarti setiap lembaga mendapatkan kesempatan yang adil untuk memperoleh dukungan berdasarkan kebutuhan, jumlah penerima manfaat, kondisi sarana-prasarana, kemampuan pembiayaan, dan kontribusinya terhadap pelayanan pendidikan masyarakat.
Sebagai bagian dari DPRD Kabupaten Nganjuk, FPKB menempatkan pembahasan APBD 2027 sebagai ruang penting untuk memperjuangkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Komitmen terhadap pesantren dan Madrasah Diniyah perlu diterjemahkan ke dalam sejumlah langkah konkret.
Pertama, kejelasan alokasi anggaran. Pemerintah daerah perlu menyampaikan secara transparan program, sasaran, indikator, dan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pesantren serta Madrasah Diniyah pada APBD 2027. Publik perlu mengetahui apakah perhatian terhadap pendidikan keagamaan benar-benar tercermin dalam dokumen anggaran.
Kedua, pemerataan dukungan pendidikan. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi distribusi bantuan pendidikan agar lembaga swasta, pesantren, dan Madrasah Diniyah tidak tertinggal dari lembaga pendidikan negeri dalam memperoleh dukungan yang sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum.
Ketiga, perhatian terhadap guru dan tenaga pendidik. Guru Madrasah Diniyah dan para pengajar di lingkungan pesantren memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter generasi muda. Kebijakan daerah perlu mempertimbangkan bentuk dukungan yang sah, terukur, dan berkelanjutan terhadap peningkatan kapasitas serta kesejahteraan mereka.
Keempat, penguatan sarana dan prasarana. Dukungan terhadap ruang belajar, sanitasi, fasilitas pendidikan, dan lingkungan belajar yang layak perlu dirancang berdasarkan pemetaan kebutuhan serta mekanisme bantuan yang akuntabel.
Kelima, transparansi dan pengawasan. Setiap program bantuan harus memiliki kriteria yang jelas, prosedur yang terbuka, penerima yang dapat diverifikasi, serta mekanisme pertanggungjawaban yang mencegah ketimpangan maupun penyalahgunaan anggaran.
FPKB juga memandang penting adanya pendataan yang akurat terhadap pesantren dan Madrasah Diniyah di Kabupaten Nganjuk. Tanpa data yang memadai, kebijakan anggaran berisiko tidak menjangkau lembaga yang paling membutuhkan.
Peringatan Hari Santri seharusnya menjadi pengingat bahwa perjuangan santri dan pesantren tidak selesai setelah upacara digelar. Justru setelah peringatan itulah komitmen pemerintah harus diuji melalui keputusan-keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
Apabila pesantren dan Madrasah Diniyah terus disebut sebagai pilar pendidikan karakter, maka sudah semestinya kontribusi tersebut dipertimbangkan secara nyata dalam perencanaan pembangunan daerah. Jangan sampai pesantren hanya diingat ketika membutuhkan dukungan sosial dan legitimasi simbolis, tetapi kurang diperhatikan ketika pemerintah menetapkan prioritas belanja. Jangan sampai guru diniyah terus diminta berjuang dengan pengabdian, sementara dukungan terhadap keberlangsungan pendidikan yang mereka kelola belum menjadi perhatian yang memadai.
Namun, dukungan anggaran juga harus tetap mengikuti aturan. Tidak semua kebutuhan dapat dibebankan kepada APBD, dan tidak semua bentuk bantuan dapat diberikan tanpa persyaratan. Karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD perlu merumuskan skema yang sesuai dengan kewenangan, ketentuan perundang-undangan, kemampuan fiskal daerah, dan prinsip akuntabilitas. Yang terpenting, keterbatasan anggaran harus dijawab dengan prioritas yang transparan dan adil, bukan dengan mengabaikan kelompok pendidikan tertentu.
FPKB DPRD Kabupaten Nganjuk mendorong agar pembahasan APBD 2027 memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan pendidikan pesantren dan Madrasah Diniyah. Komitmen tersebut harus dapat diperiksa melalui dokumen anggaran, program yang disepakati, sasaran penerima manfaat, dan pelaksanaannya di lapangan.
Pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog dengan organisasi pesantren, pengelola Madrasah Diniyah, para guru, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan mereka.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan peringatan Hari Santri bukanlah seberapa meriah acaranya, melainkan seberapa jauh nilai perjuangan santri diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang bermanfaat. APBD untuk semua. Pendidikan untuk semua. Pesantren dan Madrasah Diniyah juga bagian dari masa depan Nganjuk.
Hari Santri 2026 harus menjadi momentum untuk mengubah penghormatan menjadi kebijakan, jargon menjadi program, dan janji menjadi bukti. Sebab, keberpihakan yang sesungguhnya tidak cukup diucapkan. Ia harus terlihat dalam perencanaan, tercermin dalam anggaran, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2026. Mengawal santri, menguatkan pesantren, memajukan pendidikan, dan mewujudkan keadilan anggaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk.