NGANJUK, JP Radar Nganjuk - Larangan wisuda atau purnawiyata di tingkat SMA, SMK, dan SLB disambut gembira oleh orang tua siswa.
Salah satu alasannya karena orang tua merasa terbebani jika harus membayar iuran wisuda ratusan ribu.
"Lebih baik tidak ada wisuda untuk SMA/SMK agar tidak membebani orang tua," ujar Susanti, 46, salah satu orang tua wali murid asal Kertosono.
Menurut Susanti, wisuda itu cocok saat mereka lulus kuliah. Tidak saat lulus dari bangku SMA.
Apalagi, wisuda juga diterapkan saat duduk di bangku taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP). "Kurang tepat kalau masih sekolah itu wisuda," ungkapnya.
Untuk itu, Susanti berharap, agar larangan wisuda tidak hanya diterapkan di SMA, SMK, dan SLB. Namun, juga diterapkan di TK, SD, dan SMP.
"Lulus sekolah itu masih butuh biaya untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Jadi lebih baik tidak ada wisuda dengan biaya besar," tandasnya.
Hal senada diungkapkan Nurhamsyah. Orang tua asal Desa Pacewetan, Kecamatan Pace itu mengatakan, wisuda atau purnawiyata yang dilakukan beberapa tahun belakangan ini terasa berlebihan.
Karena sekolah mulai jor-joran. “Orang tua harus bayar ratusan ribu untuk wisuda anaknya,” ujarnya.
Indikasi wisuda atau purnawiyata yang berlebihan dapat dilihat dari iuran yang wajib dibayar.
Diketahui, untuk satu siswa, orang tua bisa membayar hingga ratusan ribu rupiah.
Jumlah tersebut bahkan bisa lebih tinggi lagi. Terutama bagi siswa perempuan yang harus menyewa baju hingga biaya make up.
Alhasil, jika ditotal, biaya yang dihabiskan untuk sekali wisuda atau purnawiyata bisa mencapai Rp 1 juta bahkan lebih.
Alih-alih melakukan wisuda yang berlebihan, Nurhamsyah lebih setuju melakukan wisuda dengan cara sederhana.
Salah satunya dengan acara tasyakuran di sekolah. Selain dapat menghemat biaya, kegiatan itu juga lebih berkesan bagi siswa.
“Lulusan bisa dilakukan dengan cara sederhana dan tetap berkesan,” tambahnya.
Sementara itu, Dewan Pembina PGRI Kabupaten Nganjuk Sujito mengaku setuju dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur.
Menurutnya larangan wisuda dianggap tepat dan bermanfaat bagi sekolah dan orang tua.
“Wisuda dan purnawiyata yang berlebihan itu tidak baik. Terlebih jika orang tua harus bayar ratusan ribu hingga jutaan,” ujarnya.
Sujito mendukung kelulusan di SD hingga SMA diadakan secara sederhana. Sedangkan, uang yang seharusnya digunakan untuk iuran bisa disimpan.
Digunakan untuk biaya mencari sekolah atau kuliah. “Orang tua tentunya masih butuh biaya untuk masuk sekolah atau kuliah yang baru. Uangnya lebih baik disimpan untuk itu,” tambahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Disdik Jatim mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 000.1.5/1506/101.5/2025 tentang larangan wisuda dan purnawiyata di tingkat SMA, SMK, dan SLB.
SE itu memuat lima poin penting yang wajib ditaati oleh SMA, SMK, dan SLB se Jatim.
Lima poin tersebut adalah meniadakan istilah wisuda atau purnawiyata. Sekolah dapat menggantinya dengan istilah kelulusan.
Selain itu, kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan di luar lingkungan sekolah.
Lalu poin ketiga, tidak boleh ada paksaan kepada siswa untuk memakai jas atau kebaya.
Keempat, tidak boleh ada tarikan iuran untuk acara kelulusan. Terakhir, acara kelulusan hanya boleh dilakukan dengan cara yang sederhana, kreatif, dan inovatif.
Sementara itu, peraturan tersebut belum dilakukan di tingkat TK, SD dan SMP.
Hal itu seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Nganjuk Sopingi.
Karena disdik masih menunggu peraturan dari pemerintah pusat. (wib/tyo)
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira