NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Program makan siang gratis (MSG) Presiden Prabowo Subianto tidak 100 persen ditanggung pemerintah pusat. Pemkab Nganjuk harus mengalokasikan anggaran untuk merealisasikan program yang akan dimulai tahun depan tersebut. “Kami akan siapkan Rp 10 miliar untuk makan siang gratis,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono.
Rencananya anggaran Rp 10 miliar itu dianggarkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk tahun 2025. Untuk dasar hukumnya, Tatit mengatakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025 yang jadi acuannya. Karena pemerintah daerah harus mendukung program MSG itu.
Dalam Permendagri tersebut, lanjutnya, pemerintah daerah diminta turut serta mengalokasikan anggaran program MSG sebesar 7,5 persen dari pendapatan asli daerah (PAD). Hanya, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) untuk pengalokasian anggaran hingga peruntukkannya diberikan sampai jenjang sekolahnya.
Karena itu, DPRD belum bisa memastikan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi program andalan pemerintah pusat ini. “Kami siapkan dulu anggaran Rp 10 miliar untuk berjaga-jaga. Jika nanti kurang maka akan kami bahas lagi nanti saat program tersebut berlangsung,” ungkap politisi dari PDI Perjuangan itu.
Tatit mengatakan, program MSG ini bertujuan mengatasi masalah stunting di Indonesia, meningkatkan gizi dan nutrisi masyarakat dan mengatasi kemiskinan ekstrem. Sehingga, MSG masuk ke program prioritas untuk APBD 2025. Selain, peningkatan infrastruktur dan ketahanan pangan.
Senada dengan Tatit, Pj Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna mengatakan terkait anggaran MSG di APBD 2025 ini, pemkab harus menyelaraskan dengan pemerintah pusat. Di antaranya memberikan makanan bergizi gratis ke siswa di 2025. “Tentu pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pusat,” ujarnya.
Mas Bupati Handoko mengatakan, tim anggaran dan badan anggaran Pemkab Nganjuk berusaha memasukkan anggaran program MSG dari pemerintah pusat itu di APBD 2025. Harapannya, saat program itu dimulai, siswa di Kabupaten Nganjuk bisa menikmatinya.
Meski demikian, Mas Bupati Handoko juga belum bisa memastikan apakah program tersebut nantinya ada sharing anggaran atau justru sepenuhnya dibebankan ke APBD. “Kami belum tahu pasti. Tetapi arahan pemerintah pusat, ada partisipasi dari pemerintah daerah,’’ tuturnya. (ica/tyo)
Editor : Redaksi Radar Nganjuk