NGANJUK, JP Radar Nganjuk- DPRD Kabupaten Nganjuk menunggu jawaban dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI). Karena hingga kemarin, usulan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih untuk Kabupaten Nganjuk belum dijawab.
Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengatakan, pihaknya masih menunggu balasan dari Kemendagri. Namun dipastikan waktu menunggu tersebut tidak akan lama.
Karena sesuai informasi yang beredar, pelantikan kepala daerah se-Indonesia akan berlangsung serentak pada 20 Februari mendatang.
“Pastinya surat keputusan (SK) akan keluar sebelum tanggal tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Calon Bupati Nganjuk terpilih Marhaen Djumadi mengatakan, dia juga menunggu jadwal resmi dari Kemendagri.
Karena hingga kemarin, belum ada undangan resmi terkait pelantikan bupati dan wakil bupati.
Meski demikian, dari informasi terakhir, tidak ada perubahan pada jadwal yang sudah beredar. Yaitu pelantikan akan berlangsung pada 20 Februari di Istana Negara Jakarta.
Nantinya pelantikan tersebut juga akan dilakukan bersama dengan 505 kepala daerah se-Indonesia.
“Masih menunggu jadwal. Tapi, sepertinya tidak ada perubahan, tetap tanggal 20 Februari,” ujarnya.
Setelah pelantikan, kabarnya 505 kepala daerah mulai dari bupati hingga gubernur akan mengikuti pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan atau retreat dilaksanakan 21-28 Februari 2025.
Rencananya, Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan pengarahan secara langsung. Namun, untuk teknis kegiatan masih akan dibahas kemendari terlebih dulu..
Di sisi lain, Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna juga sudah mulai berpamitan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Nganjuk.
Ucapan perpisahan itu dilakukan dalam apel rutin di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk pada Senin (10/2).
Mas Bupati Handoko mengatakan, jika apel tersebut menjadi apel terakhir dirinya menjadi Pj Bupati Nganjuk.
Karena setelah pelantikan bupati terpilih, dia akan meninggalkan Kabupaten Nganjuk. Mas Bupati Handoko akan kembali bertugas di Kemendagri RI.
Perlu diketahui, penetapan Marhaen Djumadi dan Trihandy Cahyo Saputro baru bisa dilakukan Kamis kemarin (6/1).
Salah satu alasannya karena pasangan calon (paslon) 01 Muhammad Muhibbin dan Aushaf Fajr Herdiansyah sempat mengakukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKADA) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam sidang putusan sela, gugatan paslon 01 itu ditolak. Marhaen-Handy akhirnya bisa ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih. (wib)
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira