NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Macetnya honor tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk ternyata juga dialami daerah lain.
Bahkan, disdik menyebut kejadian ini juga terjadi di tingkat nasional.
Saat ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Nganjuk terus menunggu arahan dari pemerintah pusat agar honor tenaga honorer bisa dicairkan.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Sopingi, disdik berusaha menyelesaikan permasalahan honor tenaga honorer yang belum terbayarkan.
“Saat ini kami masih berkonsultasi dengan pusat,” ujarnya kepada wartawan koran ini.
Diketahui, telatnya honor tenaga honorer tidak hanya terjadi di Nganjuk. Melainkan juga di beberapa daerah di Indonesia.
Penyebabnya sama. Anggaran untuk gaji honorer tidak masuk ke anggaran belanja pegawai. Melainkan masuk ke sub anggaran yang lain.
Sedangkan, anggaran yang digunakan untuk gaji honorer terkena efisiensi anggaran.
Padahal, di Instruksi Presiden No 1/2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, hanya belanja pegawai yang tidak dikepras anggarannya.
Sedangkan, untuk pos anggaran yang lain mengalami pengeprasan anggaran hingga 50 persen.
Permasalahan tersebut yang ingin diselesaikan oleh Disdik Nganjuk. D
engan harapan agar para honorer mendapat gajinya dalam waktu dekat. Targetnya adalah sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Seperti diberitakan sebelumnya, gaji beberapa tenaga honorer di Kabupaten Nganjuk belum terbayarkan.
Salah satunya adalah NU, pegawai honorer di salah satu sekolah dasar (SD) di Kecamatan Sukomoro.
NU menjelaskan, sudah dua bulan terakhir dia belum mendapat gaji.
Padahal, menurutnya, kejadian tersebut belum pernah terjadi pada beberapa tahun yang lalu.
Tentu gaji tersebut sangat penting bagi NU.
Meski nominalnya hanya Rp 525 ribu per bulan, namun uang tersebut sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kasus tersebut juga menjadi sorotan DPRD Kabupaten Nganjuk. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengatakan, pihaknya akan melakukan monitor pada kejadian tersebut.
Dia berharap akan menyelesaikan kejadian itu secepatnya. Dengan harapan para honorer di lingkungan pendidikan dapat segera mendapatkan haknya dalam waktu dekat.
Bupati Marhaen Djumadi juga memberikan perhatian terkait honor tenaga honorer yang macet.
Dia meminta organisasi kepala daerah (OPD) yang memiliki tenaga honorer dan belum memberikan honor untuk mencari solusi.
Sehingga, tenaga honorer menerima haknya sebagai honorer.
“Semoga segera terselesaikan masalah honor tenaga honorer yang belum terbayar,” harapnya. (wib/tyo)
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira