NGANJUK, Radar Nganjuk– Suasana Pendapa KPT Sosrokoesoemo Kabupaten Nganjuk tampak lebih sibuk dari biasanya pada Sabtu siang (28/2). Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf—atau yang akrab disapa Gus Ipul—hadir membawa misi krusial terkait bantuan pemerintah. Yakni, Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dalam sesi wawancara dengan awak media, Gus Ipul menegaskan bahwa akurasi data kemiskinan kini menjadi prioritas utama sesuai instruksi presiden (Inpres). Menurutnya, Kemensos tidak bisa bekerja sendirian. Perlu orkestrasi besar yang melibatkan lintas kementerian hingga pemerintah daerah.
Ada dua jalur pemutakhiran. Yaitu formal dan partisipasi. Gus Ipul memaparkan bahwa saat ini, mekanisme pendataan dilakukan melalui dua jalur utama agar tidak ada warga miskin yang tercecer.
Yaitu jalur formal, bergerak secara struktural mulai dari laporan RT/RW, Kepala Desa, hingga diverifikasi oleh Dinas Sosial di tingkat kabupaten. Kemudian jalur partisipasi. Memberi ruang bagi masyarakat untuk "protes" atau melapor secara mandiri melalui aplikasi, command center, WhatsApp center, hingga bantuan para relawan di lapangan.
"Kami ingin data ini dinamis. Masyarakat harus terlibat aktif. Kalau ada tetangga yang benar-benar butuh tapi belum masuk, silakan lapor lewat jalur partisipasi yang sudah disediakan," ujar Gus Ipul di hadapan media.
Ada satu hal yang diklarifikasi Gus Ipul terkait "siapa yang menentukan kelayakan" penerima bantuan. Ia menjelaskan bahwa Kemensos bertugas sebagai penyedia dan pengirim data mentah yang dibutuhkan. Namun, eksekusi akhir atau perankingan siapa yang paling berhak tetap berada di tangan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kemensos mengirimkan datanya, tapi yang melakukan perankingan akhir adalah BPS. Ini demi menjaga objektivitas dan standar nasional," tambahnya.
Di sela-sela pemaparannya, Gus Ipul mengungkap temuan miris yang sering menjadi kendala administrasi di lapangan. Banyak warga yang secara ekonomi sebenarnya layak menerima bantuan, namun tertolak oleh sistem.
Penyebabnya? Identitas mereka (NIK/KTP) disalahgunakan oleh pihak lain. "Ada warga yang rumahnya masih bambu, tapi di sistem tercatat punya mobil mewah. Setelah dicek, ternyata NIK-nya dicatut orang lain untuk administrasi pembelian kendaraan. Ini yang membuat mereka tidak terdata sebagai penerima manfaat. Kami minta masyarakat lebih waspada menjaga identitasnya," tegas mantan Wagub Jatim tersebut.
Menutup kunjungannya, Gus Ipul berharap Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus memperkuat sinergi dengan pendamping PKH dan relawan sosial agar DTKS di "Kota Angin" semakin presisi dan tepat sasaran.
Editor : rekian