JAKARTA, radarnganjuk.jawapos.com– Kabar gembira bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendambakan fleksibilitas kerja nampaknya segera menemui titik terang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi sinyal kuat bahwa kebijakan Work From Home (WFH) akan resmi diumumkan hari ini, Selasa (31/3).
Wacana ini mencuat usai rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (30/3) kemarin. Tito menyebut, kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan fleksibilitas waktu kerja bagi para abdi negara.
Rencananya, kebijakan WFH ini akan diberikan selama satu hari dalam sepekan. Namun, Tito menekankan bahwa ini bukan sekadar libur tambahan, melainkan pergeseran pola kerja untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di lingkup pemerintahan daerah.
"Kemungkinan akan disampaikan besok (hari ini, Red) sebagai imbauan resmi ke Pemerintah Daerah (Pemda)," ujar Tito Karnavian.
Meski disambut baik, DPR RI memberikan catatan khusus terkait teknis pelaksanaan. Para legislator mengusulkan agar jadwal WFH bagi ASN tidak diletakkan di hari yang berdekatan dengan akhir pekan (weekend), seperti hari Jumat atau Senin.
Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan waktu kerja yang justru dianggap sebagai "libur panjang" terselubung, sehingga pelayanan publik tetap terjaga optimal.
Di balik kebijakan fleksibilitas ini, Mendagri membawa misi besar terkait penghematan anggaran daerah. Tito meminta Pemda mulai melakukan efisiensi belanja operasional, terutama pada pos-pos berikut biaya makan dan minum (mamin). Biaya rapat-rapat tatap muka yang tidak mendesak. Atau perjalanan dinas rutin.
Anggaran yang berhasil dihemat tersebut nantinya wajib dialihkan untuk kegiatan yang lebih menyentuh masyarakat langsung.
Eks Kapolri tersebut juga menitipkan pesan mendalam bagi para kepala daerah. Dengan adanya sistem kerja yang lebih fleksibel, ia menuntut para pemimpin daerah untuk lebih kreatif dan inovatif.
Tito berharap kepala daerah tidak hanya terjebak dalam rutinitas administratif di balik meja. Bisa membantu UMKM, efisiensi diarahkan untuk penguatan ekonomi lokal. Lalu terjun ke lapangan mendorong program-program strategis yang berdampak luas.
Selain itu, daerah juga harus berinovasi menciptakan terobosan agar daerah memiliki nilai saing tinggi.
"Kepala daerah tidak boleh hanya melakukan pekerjaan rutin. Harus bisa mendorong UMKM dan sektor produktif lainnya," tegas Tito. Kini, para ASN di daerah, termasuk di Nganjuk, tengah menanti surat edaran resmi terkait teknis pelaksanaan aturan baru ini.