NGANJUK, JP Radar Nganjuk – DPRD Kabupaten Nganjuk resmi menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda/Prolegda) Kabupaten Nganjuk Tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Nganjuk pada Rabu lalu (30/9).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Nganjuk H. Ulum Basthomi bersama Wakil Ketua DPRD Endah Sri Murtini. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputra, jajaran Forkopimda, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Nganjuk.
Pengesahan perubahan Prolegda berlangsung setelah Sekretaris DPRD Nganjuk Anang Agus Susilo membacakan Rancangan Keputusan DPRD terkait perubahan program legislasi daerah tersebut.
Perubahan Prolegda 2026 menjadi landasan bagi DPRD bersama Pemkab Nganjuk dalam mempercepat penyelesaian sejumlah produk hukum daerah. “Terdapat lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas yang ditargetkan rampung sebelum tutup tahun,” ujar Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono.
Dengan ditetapkannya perubahan tersebut, pembahasan Raperda prioritas kini menjadi fokus DPRD dan Pemkab Nganjuk pada sisa masa sidang 2026. Penyelesaian regulasi itu diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pembangunan dan iklim investasi di Kabupaten Nganjuk. (wib)
Editor : Novanda Nirwana