NGANJUK,RADARNGANJUK.JAWAPOS.COM – Kondisi memprihatinkan mobil bioskop keliling hibah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Nganjuk memicu sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Aset edukasi budaya yang kini mangkrak akibat pajak kendaraan yang mati serta ketiadaan biaya operasional dinilai sebagai bentuk pengelolaan aset publik yang tidak optimal.
Baca Juga: Tersendat Biaya dan Pajak, Layanan Bioskop Keliling Nganjuk untuk Sekolah Semakin Suram
Dampak dari ketiadaan anggaran pemeliharaan tersebut membuat warga atau sekolah yang hendak memanfaatkan fasilitas layar lebar keliling ini terpaksa harus merogoh kocek sendiri untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) agar mobil dapat beroperasi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk, Fauzi Irwana, menyoroti penanganan aset tersebut yang dinilainya terkendala oleh efisiensi anggaran pemerintah daerah.
Baca Juga: Bank Jatim Nganjuk Serahkan CSR Mobil Perizinan Keliling Senilai Rp 465 Juta
"Efisiensi anggaran membuat situasi perawatan (mobil) itu tidak ada. Padahal mobil bioskop keliling itu dipakai untuk memutar cerita sejarah dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat," ujar Fauzi.
Fauzi menyayangkan potensi sarana edukasi audio visual tersebut menjadi tidak maksimal dinikmati oleh warga desa maupun pelajar.
Baca Juga: Rahasia Gelap! di Balik Pesta 25 Tahun Pernikahan, Film Anniversary Siap Guncang Bioskop
Ia menegaskan bahwa pihak legislatif tidak akan tinggal diam dan berjanji akan mendorong penyelesaian masalah administrasi serta pembiayaan operasional kendaraan tersebut.
"Kami akan komunikasi dengan instansi terkait," tegasnya.
Baca Juga: Tiga Goa Wisata di Nganjuk yang Wajib Dikunjungi, Pesona Alam hingga Kisah Sejarah yang Memikat
Ia berharap ke depannya mobil hibah tersebut dapat kembali diservis, dilunasi kewajiban pajaknya, dan difungsikan secara gratis untuk kepentingan edukasi serta hiburan masyarakat luas tanpa membebani warga.
Mobil bioskop keliling yang ditempatkan di Museum Anjuk Ladang sejak 2015 tersebut sebelumnya menjadi andalan untuk menyebarkan pengetahuan sejarah ke daerah-daerah terpencil.
Baca Juga: Pengrajin Kepala Barongan Asal Nganjuk Ini Sukses Kenalkan Budaya Hingga ke Luar Daerah
Namun sejak 2020, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Nganjuk menghentikan alokasi biaya pemeliharaan, yang mengakibatkan pajak plat merah kendaraan tersebut terbengkalai hingga 2026 dan mekanisme operasional dibebankan kepada pihak pemohon.
Editor : rekian