NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Pengumuman kelulusan peserta tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua tahun 2024 belum keluar hingga kemarin.
Padahal, sesuai jadwal seharusnya pengumuman kelulusan akan diumumkan pada 22 Mei hingga 30 Mei 2025.
“Pengumuman kelulusan peserta tes PPPK tahap kedua ada di tangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia. Jadi, kami masih menunggu dari BKN,” ujar Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nganjuk Agus Heri Widodo.
Jika melihat jadwal, meski kemarin kelulusan belum diumumkan tetapi masih bisa ditoleransi. Karena waktu pengumuman kelulusan itu terakhir pada 30 Mei 2025.
Ini artinya masih ada waktu enam hari. “Mungkin akhir-akhir pengumumannya,” ujar Agus.
Meski kelulusan belum diumumkan tetapi kabar yang beredar menyebutkan jika semua peserta yang lolos administrasi dan mengikuti tes PPPK akan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Entah itu sebagai PPPK penuh waktu atau PPPK paruh waktu. Kabarnya, untuk peserta yang tidak lulus passing grade CAT akan menjadi PPPK paruh waktu dan yang lulus akan jadi PPPK penuh waktu.
Kemudian, hal itu juga akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan ketersediaan formasi masing-masing pemerintah daerah.
Saat hal ini dikonfirmasikan, Agus mengaku hal itu masih sebatas kabar. Belum ada keputusan resmi dari BKN RI. “Sampai hari ini belum ada petunjuk dari BKN RI,” elaknya.
Agus menegaskan, BKPSDM menunggu petunjuk resmi dari BKN RI untuk pengumuman kelulusan hingga pengusulan NIP untuk 1.521 peserta tes PPPK.
Jika sudah ada petunjuk maka pihaknya akan segera menindaklanjuti. “Kita tunggu saja petunjuk dari BKN,” ujarnya.
Terpisah, Ri, salah satu peserta tes PPPK tahap kedua berharap, semua peserta tes PPPK yang sudah mengikuti CAT di Atrium Jawa Pos Surabaya mendapatkan NIP seperti kabar yang beredar. “Kami ingin semua diangkat PPPK penuh waktu,” harapnya.
Ri mengatakan, tes PPPK tahap kedua itu adalah satu-satunya jalan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Karena meski telah mengabdi lebih dari 10 tahun tetapi dia tidak masuk database BKN. Sehingga, tidak bisa ikut seleksi PPPK tahap 1.
“Mudah-mudahan pemerintah kasihan melihat kami para honorer dan akhirnya semua diangkat menjadi PPPK penuh waktu karena kami sudah mengabdi lama,” harapnya. (wib/tyo)
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira