Belanja Pegawai di Nganjuk Akan Membengkak di 2026
Karen Wibi• Jumat, 21 November 2025 | 19:47 WIB
ASN KOTA ANGIN: PNS di lingkungan Pemkab Nganjuk saat apel. Gaji pegawai sedot 37 persen APBD.
Gaji PPPK Paruh Waktu Masuk Tahun Depan
NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Anggaran belanja pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk akan membengkak di tahun depan. Karena tahun depan, akan ada 2.247 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu. Kemudian, gaji pegawai negeri sipil (PNS) juga mengalami kenaikan karena pangkat mereka naik. Kondisi ini membuat beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk semakin berat. “Saat ini gaji pegawai sudah menyedot 37 persen APBD Nganjuk,” ujar salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Nganjuk yang enggan namanya dikorankan.
Dengan kondisi di atas 30 persen, otomatis keuangan pemkab Nganjuk tidak sehat. Karena sebagian besar anggaran terserap untuk menggaji aparatur sipil negara (ASN). Padahal, idealnya belanja pegawai maksimal di bawah 30 persen.
Menurut pejabat ini, dengan belanja pegawai di atas 30 persen, Pemkab Nganjuk tidak bisa mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Padahal, tahun 2027, pemerintah pusat berencana menjadikan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Perlu diketahui, saat ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia sedang memproses Nomor Induk PPPK Paruh Waktu. Total ada 2.247 calon PPPK paruh waktu yang diusulkan mendapatkan NIPPPK. Namun hingga kemarin siang (19/11), masih ada satu orang yang belum mendapatkan NIPPPK paruh waktu. Sehingga, pelantikan PPPK paruh waktu untuk Pemkab Nganjuk belum dilaksanakan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk Dyah Puspita Rini mengatakan, belanja pegawai di APBD Kabupaten Nganjuk memang di atas 30 persen. Karena itu, pemkab masih membahas upaya untuk menurunkan belanja pegawai agar tidak membebani APBD Kabupaten Nganjuk. “Kami masih mencari solusi agar belanja pegawai tidak di atas 30 persen,” ujarnya.
Terkait kemungkinan adanya pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) seperti pemda lain, Dyah mengaku belum mengetahuinya. “Belum ada rencana pemotongan TPP untuk ASN Pemkab Nganjuk,” pungkasnya. (wib/tyo)
