PENURUNAN angka stunting tentu saja tak lepas dari peranan kader posyandu. Kabupaten Nganjuk sendiri memiliki sekitar 7.700 kader posyandu. Namun jumlah itu ternyata belum merata. Alhasil program Sigizi yang menjadi ujung tombak pendataan dan pemantauan justru banyak dilakukan oleh kader yang belum terlatih sepenuhnya.
“Kader ini tidak semuanya terlatih. Yang berstatus purwa, status terendah baru sekitar 40 persen. Sementara yang madya hanya 10 persen, dan kami baru punya beberapa puluh kader yang berstatus utama,” jelasnya.
Padahal status purwa saja sudah mensyaratkan 25 kompetensi dasar. Mulai dari kemampuan menimbang, mengukur, hingga memberi layanan posyandu dengan benar. Minimnya kapasitas kader ini berdampak langsung pada validitas data dan kualitas layanan di lapangan.
Tantangan berikutnya adalah fasilitas. Dari kebutuhan 1.294 set alat antropometri, baru 390 yang tersedia. Artinya sekitar 900 posyandu belum memiliki alat standar untuk mengukur pertumbuhan anak. “Berhubung mereka tidak memiliki alat antropometri, maka mereka menggunakan alat manual, bahkan ada yang memakai timbangan dacin. Akurasinya jelas kurang,” paparnya.
Padahal alat antropometri standar menjadi penentu utama validitas data stunting. Tanpa alat yang sesuai, pemetaan kondisi stunting sulit dilakukan secara presisi.
Dia menegaskan, dua hal paling mendesak adalah peningkatan kapasitas kader dan pemenuhan alat ukur standar. “Harapannya dengan alat yang memadai, kami bisa memetakan kondisi stunting sebenarnya. Dan kader yang memiliki kompetensi minimal purwa bisa melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya.
Ikrom menjelaskan, saat ini pihaknya fokus menekan angka stunting dengan memfokuskan kepada remaja putri. Yakni dengan gerakan minum tablet penambah darah untuk remaja putri. Sehingga remaja putri di Kabupaten Nganjuk ini diberikan tablet penambah darah secara rutin “Adanya pemberian penambah darah itu supaya mereka menjadi generasi muda yang sehat memasuki usia perkawinan mereka bisa sehat tidak mengalami stunting,” pungkasnya.
Dengan angka stunting yang terus berfluktuasi, tantangan teknis ini menjadi pekerjaan besar bagi Pemkab Nganjuk. Kolaborasi lintas OPD, penguatan SDM, dan penyediaan alat standar juga menjadi kunci. (nov)
Editor : Miko