NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk harus mengencangkan ikat pinggang di tahun depan. Karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk tahun 2026 turun drastis. Tidak tanggung-tanggung, penurunan APBD 2026 mencapai Rp 520 miliar. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengatakan, minggu lalu, DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna bersama Pemkab Nganjuk.
Agendanya adalah melakukan pengesahan APBD 2026. “DPRD Nganjuk dan Pemkab Nganjuk sudah sepakat dengan besaran APBD 2026. Setelah dibahas beberapa kali, APBD 2026 akhirnya berhasil disahkan,” ujarnya kepada wartawan koran ini.
Lalu berapa APBD Nganjuk di tahun depan? Menanggapi pertanyaan itu, Tatit menjelaskan APBD Nganjuk di tahun depan adalah Rp 2,52 triliun. Jumlah tersebut diketahui jauh lebih rendah dibanding APBD Nganjuk 2025. Di tahun lalu, APBD Nganjuk adalah Rp 3,04 triliun. Artinya, ada pengurangan jumlah APBD Nganjuk sebanyak Rp 520 Miliar.
Berkurangnya APBD Nganjuk terjadi karena pemerintah pusat masih melakukan efisiensi. Karena diketahui, Rp 520 miliar tersebut juga termasuk pengurangan transfer ke daerah (TKD). Total ada pengurangan TKD mencapai Rp 275 miliar. “Turunnya APBD Nganjuk juga dipengaruhi dengan dipotongnya transfer pusat ke daerah,” tambah politisi PDI Perjuangan itu.
Menurut Tatit, pengurangan APBD hingga Rp 520 miliar cukup besar. Meski demikian, dirinya tetap mengimbau kepada Pemkab Nganjuk untuk tetap bekerja secara maksimal. Terlebih pelayanan yang langsung bersentuhan kepada masyarakat. “Pemkab Nganjuk tidak perlu risau. Pengurangan APBD juga terjadi di semua daerah di Indonesia,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi juga membenarkan tentang berkurangnya APBD 2026 karena pengurangan TKD. Itu artinya, di tahun depan, Pemkab Nganjuk akan tetap melanjutkan efisiensi yang juga sudah berjalan di tahun 2025. “Ini adalah tantangan Pemkab Nganjuk untuk tetap bekerja maksimal dengan anggaran seminim mungkin,” ujarnya.
Lalu pos apa saja yang mendapat pengurangan? Menanggapi pertanyaan itu, Marhaen menjelaskan ada beberapa pos yang mengalami efisiensi. Seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor, jasa konsultan, dan masih banyak yang lainnya. “Kami akan potong anggaran-anggaran seremonial yang tidak penting bagi masyarakat,” tambahnya. (wib/tyo)
Editor : Karen Wibi