NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk tahun 2025 terganggu. Penyebabnya proses input surat pertanggungjawaban (SPj) kegiatan molor karena aplikasi SIPD milik Kemendagri RI yang error.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk Dyah Puspita Rini mengatakan, beberapa waktu lalu, aplikasi SIPD milik Kemendagri sempat error. “Sempat tidak bisa diakses selama beberapa hari,” ujarnya kepada wartawan koran ini.
Hal itu tentu menjadi kendala bagi Pemkab Nganjuk. Karena proses penginputan SPj jadi terhambat. Padahal, untuk pencairan anggaran, perlu dilakukan proses input SPj ke SIPD.
Ditambah, sebelumnya, batas akhir pengajuan SPj ke SIPD adalah kemarin (12/12). Namun karena proses realisasi anggaran masih belum maksimal, maka batas akhir pengiriman SPj ke SIPD diundur. Dari 12 Desember menjadi 24 Desember. “Waktu pengajuan SPj diundur. Sebenarnya SPJ sudah dipersiapkan, namun karena aplikasi belum bisa diakses, maka ada perpanjangan waktu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dyah menjelaskan, meski pengajuan SPj diundur, hal itu tidak berpengaruh pada proses realiasi anggaran pada proyek fisik. Karena seluruh proses penyelesaian proyek fisik tetap akan rampung 31 Desember. “Kecuali proyek fisik, SPj harus diajukan pada 24 Desember,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, di tahun ini, Pemkab Nganjuk memiliki APBD senilai Rp 3,04 triliun. Dari jumlah tersebut, baru sekitar Rp 2,28 triliun yang digunakan. Artinya masih ada sekitar Rp 760 miliar yang belum digunakan. Jika dikonversi dalam persentase, artinya masih ada 25 persen anggaran yang belum terserap.
Hal itu belum membuat Pemkab Nganjuk puas. Karena Pemkab Nganjuk memiliki target untuk melakukan penyerapan di atas angka 90 persen hingga mendekati 100 persen hingga akhir tahun mendatang. (wib/tyo)
Editor : Karen Wibi