NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk sedang harap-harap cemas. Karena hingga kemarin (1/2) mereka belum mendapat gaji pertama untuk bulan Januari. "Belum klunting gaji pertama," ujar NU, salah satu PPPK paruh waktu.
Dia mengatakan, hingga kemarin pukul 09.00 WIB, dirinya belum menerima pemberitahuan di aplikasi untuk gaji sebagai PPPK paruh waktu. “Saldo masih Rp 0,” ujarnya kepada wartawan koran ini.
Tentu hal itu membuatnya kebingungan. Karena sebelumnya, dikabarkan PPPK paruh waktu akan mendapat gaji di akhir bulan. Sayangnya, hingga per 1 Februari2026, para PPPK paruh waktu belum mendapat gaji pertama untuk bulan Januari.
Perlu diketahui, proses penggajian PPPK penuh waktu dan paruh waktu berbeda. Untuk penuh waktu, gaji dibayarkan di awal bulan. Alasannya PPPK penuh waktu menggunakan anggaran belanja pegawai. Berbeda dengan paruh waktu yang digaji di akhir bulan. Karena paruh waktu yang digaji menggunakan anggaran belanja barang dan jasa.
“Informasinya di akhir bulan akan digaji. Namun hingga saat ini masih belum. Semoga gajinya segera cair,” tambahnya sembari mengatakan NU belum mendapat pemasukan sama sekali sejak awal Januari lalu.
Hal tak jauh berbeda dikatakan oleh SI. PPPK paruh waktu asal Nganjuk itu juga belum menerima gaji pertamanya sebagai paruh waktu. Padahal, sesuai informasi terakhir, dirinya seharusnya mendapat gaji pertama di akhir bulan. “Sampai sekarang belum ada gaji yang masuk. Ini juga masih menunggu,” ujarnya.
Padahal, menurut SI, gaji pertamanya itu sangat ditunggu-tunggu. Dirinya penasaran dengan berapa gaji yang diterimanya sebagai paruh waktu untuk pertama kali. Namun harapannya, gaji tersebut dapat segera diterima dalam waktu dekat. “Semoga gaji yang saya terima juga lebih besar dibanding sebelum menjadi paruh waktu,” tandasnya.
Perlu diketahui, Pemkab Nganjuk baru saja mengangkat ribuan PPPK paruh waktu. Totalnya mencapai 2.245 PPPK paruh waktu. Mereka berasal dari tenaga honorer yang sudah bekerja minimal 2 tahun di masing-masing instansi. (wib/tyo)
Editor : Karen Wibi