Kabupaten Nganjuk masih belum lepas dari angka anak putus sekolah. Penyebabnya cukup komplek. Salah satunya tentu karena masalah ekonomi. Karena hal itu, Mirza Idham Saifuddin rela mendirikan sekolah murah, yakni SMK Dr Wahidin di Kecamatan Sawahan.
PERSOALAN kemiskinan ekstrem, tingginya angka pernikahan dini, hingga minimnya akses pendidikan masih terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk. Kondisi tersebut ternyata berdampak langsung pada tingginya angka putus sekolah.
Kondisi tersebut ternyata membuat hati Mirza Idham Saifuddin tersentuh. Setelah lulus dari University of Warwick Inggris, dia memilih untuk pulang ke kampung halaman. Tujuannya untuk membangun gerakan pendidikan berbasis sosial melalui Yayasan Chony Zamani. Selama lebih dari 15 tahun, dia bersama keluarga konsisten mengembangkan lembaga pendidikan murah bagi masyarakat kurang mampu.
Mirza menuturkan, gagasan pendirian sekolah berawal dari keprihatinan atas kondisi sosial di wilayah tersebut. Upaya pertama pada 2009 yang dilakukan oleh ayahnya di salah satu desa di Nganjuk. Namun harus berhenti karena minimnya minat masyarakat terhadap pendidikan. “Dua tahun berjalan, sekolah itu tutup karena tidak ada murid,” ujarnya.
Tidak menyerah, pada 2011 mereka kembali mendirikan sekolah di wilayah Sawahan yang memiliki problem sosial lebih kompleks, mulai dari kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, hingga tingginya angka pernikahan dini.
Menurut Mirza, saat itu angka pernikahan dini mencapai sekitar 35 persen dari total pernikahan, dengan sebagian besar berakhir pada perceraian usia muda. “Sekitar 30 persen dari pernikahan dini itu berujung perceraian,” kata dia.
Selain persoalan sosial keluarga, keterbatasan akses pendidikan juga menjadi masalah utama. Jarak sekolah tingkat SMA/SMK yang mencapai 10 hingga 30 kilometer membuat banyak lulusan SMP tidak melanjutkan pendidikan. Kondisi tersebut mendorong pendirian SMK Dr Wahidin sebagai sekolah menengah kejuruan pertama di wilayah itu.
Seiring waktu, SMK Dr Wahidin berkembang menjadi sekolah swasta berbasis masyarakat dengan biaya terjangkau. Siswa hanya dikenakan SPP sekitar Rp 90 ribu per bulan tanpa pungutan uang gedung maupun biaya tambahan lain.
Mirza menegaskan, keberlangsungan pendidikan murah sangat dimungkinkan melalui pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tepat.
Atas kiprahnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan sosial, Mirza Idham Saifuddin baru-baru ini menerima penghargaan Study UK Alumni Awards 2026 dari British Council. Namun, ia menegaskan bahwa tujuan utamanya tetap pada perluasan akses pendidikan bagi masyarakat desa. (nov/wib)
Editor : rekian