Kenaikan BBM di Kabupaten Nganjuk ternyata membawa dampak yang besar. Masyarakat kelas menengah pengguna pertamax harus menambah biaya operasional untuk membeli bahan bakar. Selain itu, kenaikan harga BBM juga membuat kenaikan harga bahan pokok lainnya.
Tanggal 10 Juni lalu menjadi hari bersejarah bagi masyarakat di Nganjuk. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax naik dengan nilai yang cukup signifikan. Dari semua Rp 12.300 menjadi Rp 16.250. Ada peningkatan hingga Rp 3.950.
Hal itu otomatis membuat masyarakat kelimpungan. Salah satunya yang dialami oleh Budianto, 34, warga Desa Candirejo, Kecamatan Loceret. Dia mengaku harus merogoh gocek lebih dalam untuk membeli BBM. Dari sekitar Rp 60 ribu hingga Rp 70 ribu menjadi sekitar Rp 90 ribu. “Kenaikannya cukup jauh. Saya jadi bingung,” ujarnya.
Budianto sebenarnya memiliki pilihan lain. Yakni menggunakan Pertalite yang masih di harga Rp 10 ribu. Namun dirinya ogah memilih hal itu. Sebagai gantinya dia memilih untuk mengurangi biaya operasional harian. “Kalau Pertalite nanti kasihan sepeda motor saya,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Univervitas PGRI Mpu Sindok Dr. Indrian Supheni mengatakan banyak dampak yang bisa ditimbulkan dari kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Uniknya, khusus untuk kenaikan BBM jenis Pertamax, dampak yang paling terasa akan terjadi pada masyarakat di kalangan kelas menengah. “Kalau kenaikan Pertalite pasti yang terasa semuanya. Kalau Pertamax ini lebih ke kelas menengah,” ujarnya.
Perempuan yang akrab disapa Indri itu menuturkan, masyarakat di kelas menengah menjadi orang yang paling terdampak kenaikan BBM jenis Pertamax. Salah satunya dari biaya pengeluaran harian yang membengkak. Karena dipastikan, untuk membeli Pertamax, para pemilik kendaraan bermotor harus rela mengeluarkan uang lebih banyak hingga sepertiga dari biasanya.
Oleh karena itu, menurut Indri, ada banyak hal yang harus dilakukan oleh masyarakat kelas menengah di Nganjuk. Pertama adalah membuat skala prioritas. Tujuannya adalah untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. “Anggaran untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif itu harus dihapus di kondisi saat ini. Seperti untuk hobi, refreshing, dan healing saat libur panjang,” imbuhnya.
Selain itu, masyarakat di kelas menengah juga wajib memiliki dana darurat. Dengan rumusnya yakni sebanyak tiga hingga enam kali biaya pengeluaran bulanan. Sedangkan yang terakhir adalah menghindari hutang untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. “Masyarakat juga harus lebih produktif lagi sembari menunggu penurunan harga BBM,” tandasnya. (wib/tyo)
Editor : Karen Wibi