Presiden Lantik Menteri Haji dan Umrah, Janji Tekan Biaya dan Perkuat Layanan
Jauhar Yohanis• Selasa, 9 September 2025 | 16:22 WIB
Mentri Irfan Yusuf memberi keterangan di depan media
JP Radar Nganjuk-Presiden Republik Indonesia resmi melantik Menteri Haji dan Umrah di Istana Negara. Pelantikan yang berlangsung mendadak ini menandai dimulainya babak baru dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.
Usai pelantikan, Menteri Haji dan Umrah mengungkapkan bahwa Presiden menekankan pentingnya memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. “Apa pun yang perlu dilakukan, lakukan untuk jamaah,” kata Presiden, sebagaimana disampaikan Menteri.
Menteri menilai tugas ini bukan perkara ringan. Selama sepuluh bulan terakhir, ia mengaku menyaksikan langsung beratnya medan penyelenggaraan haji, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Salah satu fokus utama kementeriannya adalah menekan biaya haji agar lebih ramah bagi masyarakat.
Dalam waktu dekat, Menteri bersama Wakil Menteri dijadwalkan terbang ke Jeddah dan Mekkah untuk memfinalisasi lokasi akomodasi jemaah. Beberapa menara pemondokan ditargetkan dapat digunakan pada musim haji 2028.
Dengan status kementerian yang baru dibentuk, kewenangan Indonesia di bidang haji disebut lebih luas. Hal ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi.
Selain itu, Menteri meminta dukungan publik dan media untuk mengawasi jalannya pelayanan. “Kalau ada yang kurang beres, tolong kami diingatkan,” ujarnya.
Sementara itu, penyelenggaraan umrah tetap menjadi kewenangan masing-masing biro perjalanan. Dari sisi pendanaan, kementerian baru ini tidak mendapat alokasi anggaran tambahan. Dana operasional diperoleh dari pengalihan badan penyelenggara lama dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).
