JP Radar Nganjuk – Pemerintah India bersiap mencetak sejarah baru dalam proses pencatatan data penduduk. Setelah hampir satu abad, negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia ini akan kembali mencantumkan kategori kasta dalam sensus nasionalnya.
Langkah ini menandai perubahan kebijakan besar sejak terakhir kali data kasta dihitung secara resmi pada tahun 1931, ketika India masih berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris.
Pengumuman ini memicu beragam reaksi di dalam negeri. Sebagian pihak melihatnya sebagai langkah penting menuju pemerataan kebijakan sosial dan afirmasi yang lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, ada yang khawatir bahwa pencantuman kasta justru akan memperkuat identitas sosial yang telah lama menjadi sumber ketimpangan dan diskriminasi.
Sensus ini rencananya akan mencatat identitas kasta dari seluruh warga India, termasuk dari komunitas mayoritas Hindu, Muslim, dan kelompok agama lain.
Tujuannya untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang distribusi sosial-ekonomi setiap kasta, agar kebijakan afirmatif seperti kuota pendidikan dan pekerjaan bisa lebih terarah.
Selama puluhan tahun, data kasta tidak masuk dalam sensus nasional karena dianggap berpotensi memicu ketegangan sosial dan memperkuat stratifikasi sosial.
Namun dalam praktiknya, banyak kebijakan berbasis kasta tetap berjalan, meski tanpa data terkini. Hal ini membuat wacana pendataan kasta kembali menguat dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah negara bagian Bihar telah lebih dulu melakukan sensus kasta sendiri pada 2023 dan hasilnya menunjukkan bahwa kelompok OBC (Other Backward Classes) mencakup hampir dua pertiga populasi.
Temuan itu langsung memicu gelombang seruan agar sensus nasional juga mencatat data serupa demi pemerataan program kesejahteraan.
Baca Juga: Rp. 148 Miliar Raib, Biksu Thailand Jadi Tersangka Korupsi Dana Jemaat
Perdana Menteri Narendra Modi dan partainya, BJP (Bharatiya Janata Party), sempat menolak usulan ini karena dikhawatirkan bisa memicu polarisasi.
Namun tekanan politik dari partai oposisi dan hasil pemilu lokal yang mengejutkan tampaknya membuat pemerintah pusat melunak terhadap wacana ini.
Beberapa pakar kebijakan publik menyambut baik keputusan ini, menyebutnya sebagai “langkah krusial” menuju keadilan sosial.
Mereka berpendapat bahwa data adalah fondasi dari kebijakan yang adil dan tanpa informasi yang lengkap soal kasta, upaya untuk mengurangi ketimpangan akan selalu pincang.
Namun, suara kritis juga bermunculan. Sejumlah aktivis hak asasi dan tokoh lintas agama mengingatkan bahwa pendataan ini harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh menjadi alat politik.
Mereka khawatir bahwa dalam jangka panjang, data kasta bisa disalahgunakan untuk menguatkan narasi mayoritas atau mendiskriminasi kelompok minoritas.
Terlepas dari pro-kontra yang muncul, kembalinya pencatatan kasta dalam sensus India akan menjadi momen penting dalam sejarah modern negara itu.
Bagaimana data ini akan digunakan untuk memecah belah atau menyatukan bangsa masih akan menjadi pertanyaan besar dalam waktu dekat.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira