
JP Radar Nganjuk - Pengadilan Negeri (PN) Bandung telah mengeluarkan panggilan resmi kepada selebgram Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), untuk menghadiri sidang perdana gugatan perdata yang terdaftar dengan nomor perkara 184/Pdt/2025/PN.Bdg.
Sidang ini dijadwalkan berlangsung pada 26 Mei 2025, dengan agenda awal berupa mediasi antara kedua belah pihak.
Menurut informasi dari Humas PN Bandung, Dalyusra, gugatan yang diajukan oleh Lisa Mariana telah resmi diterima pada 5 Mei 2025.
Dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Bandung, gugatan ini diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. "Kami akan memanggil kedua pihak untuk hadir.
Jika penggugat dan tergugat hadir, maka proses mediasi akan dilakukan untuk mencari penyelesaian secara damai," ujar Dalyusra, seperti dikutip pada 6 Mei 2025.
Proses mediasi ini merupakan langkah wajib sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara.
Jika mediasi gagal, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban dari tergugat, hingga tahap pembuktian.
Di sisi lain, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar, menyatakan bahwa kliennya belum menerima panggilan resmi dari PN Bandung hingga 6 Mei 2025.
"Kami masih menunggu panggilan resmi. Jika sudah diterima, kuasa hukum akan mewakili Pak RK di persidangan," kata Muslim.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya belum dapat memberikan komentar lebih lanjut terkait substansi gugatan karena masih menunggu dokumen resmi dari pengadilan.
Gugatan ini menjadi sorotan publik karena melibatkan isu sensitif yang sebelumnya telah ramai diperbincangkan.
Lisa Mariana mengklaim adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Ridwan Kamil, meski detail gugatan belum diungkap secara terbuka.
Sebelumnya, Ridwan Kamil telah melaporkan Lisa ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik, menyusul pernyataan kontroversial Lisa di media sosial.
Sidang perdana ini akan menjadi babak baru dalam polemik antara kedua pihak.
Jika salah satu pihak tidak hadir meski telah dipanggil secara sah, pengadilan dapat melanjutkan proses sesuai ketentuan hukum acara perdata, termasuk kemungkinan putusan verstek jika tergugat absen tanpa alasan yang sah.
Masyarakat kini menanti perkembangan sidang yang akan menentukan arah penyelesaian sengketa ini, baik melalui mediasi maupun putusan hakim.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

