Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gaji DPR Dipangkas, Berapa Take Home Pay yang Diterima Per Bulan

J
Penulis: Jauhar Yohanis❯

Photo
Photo


Advertisement

JP Radar Nganjuk- Gaji bersih atau take home pay anggota DPR RI resmi mengalami pemangkasan signifikan. Jika sebelumnya penghasilan wakil rakyat bisa menembus Rp100 juta bahkan lebih dari Rp200 juta per bulan karena berbagai tunjangan, kini yang masuk ke rekening mereka hanya sekitar Rp65,6 juta.

Kebijakan ini diumumkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Jumat (5/9). Menurutnya, pemangkasan dilakukan dengan menghentikan pemberian tunjangan perumahan per 31 Agustus 2025, serta moratorium kunjungan kerja luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali untuk undangan resmi kenegaraan.

Selain itu, sejumlah tunjangan lain juga dipangkas, mulai dari listrik, telepon, transportasi hingga komunikasi intensif. Praktis, komponen yang tersisa hanya gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.

Advertisement

Rinciannya: gaji pokok Rp4,2 juta, tunjangan istri atau suami Rp420 ribu, tunjangan anak Rp168 ribu, dan tunjangan jabatan Rp9,7 juta. Dengan tambahan komponen rutin lainnya, total take home pay anggota DPR kini dipatok Rp65.595.730.

“Langkah ini bagian dari upaya efisiensi sekaligus menjawab kritik publik soal besarnya tunjangan DPR,” ujar Dasco.

Meski begitu, angka Rp65 juta masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata gaji pekerja di Indonesia. Data BPS 2024 menunjukkan rata-rata upah pekerja nasional hanya Rp3,2 juta per bulan. Artinya, gaji anggota DPR tetap sekitar 20 kali lipat lebih besar.

Advertisement

Pemangkasan ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menilai langkah DPR patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan merespons suara rakyat. Namun, tak sedikit pula yang menilai gaji Rp65 juta masih kelewat besar di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.

Sebelumnya, penghasilan anggota DPR bisa mencapai Rp100 juta hingga Rp230 juta per bulan, termasuk berbagai fasilitas dan tunjangan yang dinilai publik terlalu berlebihan. Dengan aturan baru, kenyamanan tambahan itu kini dipangkas.

“DPR ingin menunjukkan komitmen hidup sederhana dan mendengarkan aspirasi rakyat,” kata Dasco.

Namun publik masih menunggu konsistensi DPR dalam menerapkan efisiensi, terutama dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan lain yang sering menuai sorotan.

Dengan pemangkasan ini, legislator Senayan harus menyesuaikan diri dengan penghasilan yang lebih ramping. Meski begitu, posisi mereka tetap jauh di atas rata-rata rakyat yang mereka wakili.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar NganjukIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer